Buwas Tuding Ada Pencucian Uang di Pelindo II  

Reporter

Rabu, 21 Oktober 2015 10:56 WIB

Budi Waseso dalam sidang Pansus Pelindo II, di Gedung DPR, 20 Oktober 2015. TEMPO/Mawardah Hanifiyani

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso menjelaskan bukti-bukti tentang adanya dugaan korupsi dan pencucian uang di PT Pelindo II. Di hadapan Panitia Khusus Pelindo II Dewan Perwakilan Rakyat, Budi Waseso dengan tegas menyatakan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang di Pelindo II.

"Perlu kami laporkan dari dasar laporan 8 Juli 2015, perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dari 10 mobile crane dari Pelindo II tanpa perencanaan yang benar," katanya dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 20 Oktober 2015.

Berdasarkan penyelidikan yang ia lakukan, terdapat 10 mobile crane yang mangkrak di pelabuhan dan tidak bisa digunakan karena beberapa perangkatnya dalam kondisi rusak atau tidak berfungsi. Dari kasus tersebut, menurut Buwas, negara dirugikan hingga miliaran rupiah. "Negara sudah rugi dari kasus PT Pelindo II sebesar Rp 45,640 miliar. Itu data Badan Pemeriksa Keuangan," ujarnya.

Sayangnya, saat akan menelusuri lebih lanjut tentang kasus ini, Buwas sudah telanjur dimutasi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional dan menyerahkan penanganan kasus lebih lanjut kepada penggantinya, Komisaris Jenderal Anang Iskandar.

Budi Waseso akan tetap ikut mengawasi proses penyidikan karena ia mengaku masih memiliki tanggung jawab moral untuk menangani kasus tersebut. Meskipun tidak terlibat langsung, Buwas masih menyimpan dokumen-dokumen dalam bentuk scan, karena dokumen asli berada di Bareskrim. "Saya masih punya lengkap scan-nya. Jadi, jika sewaktu-waktu dimintai keterangan terkait dengan penggerebekan Pelindo II, saya bersedia," tuturnya.

Pansus Pelindo II dibuat untuk mengusut kasus dugaan penyelewengan dana negara di perusahaan pelat merah tersebut terkait dengan korupsi, pengadaan crane, dan pelanggaran izin konsesi yang melibatkan anak perusahaan, JICT, dengan perusahaan Hong Kong, Hutchison Port Holdings. Saat ini anggota Pansus Pelindo II masih terus menggali informasi dari berbagai sumber yang bersentuhan langsung dengan perusahaan BUMN yang dipimpin RJ Lino tersebut.

DESTRIANITA K

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya