Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan menyalami sejumlah anak saat bekunjung ke Kampung Matematika, di Desa Laladon, Kecamatan Ciomas, Bogor, Jawa Barat, 11 April 2015. Anies bersama staf dari Kementerian Pendidikan menyambangi lima rumah warga yang diperuntukkan bagi kegiatan belajar mengajar para peserta didik yang didominasi oleh anak-anak sekolah dasar. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Hamid Muhammad, mengatakan akan mulai fokus pada masalah guru dan sertifikasi kompetensi guru sekolah jurusan kemaritiman. Menurut dia, hal itu sinergi dengan program pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla soal bidang maritim.
"Akan kami tata secara bertahap masa guru dan sertifikasi ini," katanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Senin 19 Oktober 2015.
Hamid mengatakan, dari 12.400 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga saat ini Indonesia hanya memiliki 911 sekolah kejuruan jurusan kemaritiman. "SMK Kemaritiman ini pun masih banyak masalah dalam hal fasilitas belajar serta guru," kata Hamid. Terkait dengan fasilitas belajar, Hamid mengatakan pemerintah akan segera memperbaiki alat dan gedung yang sudah ada.
Sementara terkait dengan guru, Hamid mengatakan kementeriannya saat ini tengah mencoba bekerja sama dengan merekrut para ahli bidang maritim untuk menjadi guru. "Tahun depan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Guru. Kemungkinan tenaga ahli bukan lulusan sarjana disejajarkan dengan para sarjana untuk menjadi guru" katanya.
Selama ini, kata Hamid, para guru SMK Kemaritiman diambil dari sarjana perguruan tinggi yang memiliki jurusan kemaritiman. "Hingga saat ini Indonesia tidak punya lembaga pendidikan tenaga tependidikan kemaritiman," katanya.
Untuk masalah sertifikasi dan kompetensi guru, Hamid mengatakan akan ditata bekerja sama dengan Badan Standar Pendidikan Nasional. "Nanti pendidikan SMK Kemaritiman akan fokus pada agribisnis perikanan seperti program pengolahan ikan.”
