TEMPO Interaktif, Jakarta: Partai politik dianggap sebagai lembaga yang paling korup di Indonesia. Itulah hasil survei bertajuk Global Corruption Barometer (GCB) 2005 yang dilaporkan oleh Transparency Internasional Indonesia kepada Presiden Yudhoyono di kantor presiden, Jumat (23/12). Hadir Ketua Dewan Pengurus TII Todung Mulya Lubis dan Sekretaris Jenderal Emmy Hafild. Menurut Todung, partai politik menempati peringkat pertama dengan nilai 4,2, dari skala 1-5 dengan 1 tidak ada korupsi dan 5 sangat banyak korupsinya).Urutan kedua yang dianggap paling korup adalah Dewan Perwakilan Rakyat dengan nilai 4,0, disusul kepolisian dan bea-cukai dengan nilai sama. Pengadilan dan kejaksaan serta institusi pajak juga dianggap kotor, dengan nilai 3,8.Lembaga lain yang juga dianggap cukup banyak korupsinya antara lain dunia usaha. "Sementara itu yang tidak terlalu banyak korupsinya adalah lembaga keagamaan dan NGO (non pemerintah)," kata Todung. Media massa pun dianggap sebagai lembaga yang sudah mulai dihinggapi korupsi dengan nilai 2,4.Survei Transparency International ini, menurut Todung, tidak dilakukan terhadap semua partai melainkan hanya fenomena umum yang dipersepsikan oleh warga negara.Menurut Todung, tidak ada partai politk yang secara logistik independen. Ditambah lagi dengan informasi yang menyebutkan bahwa partai politik tertentu ingin menguasai BUMN atau menjadi calo untuk urusan dana bencana alam. Hal ini merupakan peluang-peluang terjadinya korupsi. "Publik melihat ini, dan publik tidak bodoh, juga tidak buta mata dan hatinya," kata pengacara kondang ini.Publik juga mempersepsikan selain tidak independen secara logistik, partai politik juga membutuhkan dana yang sangat banyak. Pada saat sama, partai tidak bisa hanya mengandalkan dana dari iuran para anggotanya.TII, menurut Todung, meminta beberapa hal kepada Presiden, yakni untuk mengejar "ikan besar" dalam pemberantasan korupsi. Presiden Yudhoyono, menurut Todung, menyambut baik hal ini. Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi menambahkan, Presiden Yudhoyono merespons sangat positif berbagai hal yang disampaikan TII. Selain Sudi Silalahi, Presiden didampingi Jaksa Agung Abdul Rachman Saleh, Kepala Polri Jenderal Sutanto, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiqurrahman Ruki. Dimas Adityo