TEMPO.CO, Jakarta- Ada banyak pekerjaan rumah mendesak yang harus dibenahi Presiden Joko Widodo dengan pemerintahannya, yang pekan ini genap berusia setahun. Tak hanya krisis ekonomi dan lingkungan, tapi juga kasus kekerasan atas nama agama dan intoleransi antarumat beragama di Indonesia.

Kasus terakhir adalah pembakaran Gereja Singkil di Aceh. Aksi pembakaran Gereja Singkil, menurut Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), telah merenggut perhatian nasional maupun internasional ke Aceh terhadap isu intoleransi antaragama.

Menurut ISKA, dunia mengetahui kalau Aceh dibangun dalam semangat toleransi, pluralisme, dan kemanusiaan. " Sejak tsunami 2004, Aceh bukan hanya milik masyarakat Aceh saja, tapi juga Indonesia dan dunia," kata Muliawan Margadana, Ketua ISKA, dalam pernyataan yang diterima Tempo, Senin, 19 Oktober 2015.

Karena itu, apa yang terjadi di Aceh Singkil mencoreng semangat kerukunan dan perdamaian yang telah tumbuh di Indonesia. Peristiwa yang terjadi menjelang setahun pemerintahan itu, menurut Sekretaris Jenderal Joanes Joko, sebaiknya menjadi momentum pemerintahan Jokowi mengatasi problem intoleransi hingga hulu masalah. “Antisipasi amat diperlukan untuk mencegah meluasnya dampak,” ujar Joanes Joko kepada Tempo.

Tak kalah pentingnya, menurut Muliawan Margadadana, Presiden Jokowi dan kabinetnya diharapkan segera menstabilkan politik dan menggerakkan pertumbuhan. "Saat ini, kita amat memerlukan kestabilan politik untuk menggerakkan pertumbuhan di tengah tekanan cukup kuat dari ekonomi global ,” kata Margadana.

Karena itu, Margadana mengundang sejumlah pihak untuk ikut urun rembuk dalam Focus Group Discussion (FGD) setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Senin petang, 19 Oktober 2015. Topik yang diangkat adalah “Peluang dan Tantangan Ekonomi serta Politik Kebangsaan”. Diskusi akan melibatkan sejumlah cendekiawan serta Dewan Pakar ISKA yang terdiri atas para intelektual, akademi, dan professional Katolik dari berbagai bidang. Diskusi grup ini dilaksanakan di gedung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Cikini, Jakarta Pusat.

Menurut Margadana, ada dua alasan diskusi ini dihadiri. Pertama, kerja presiden dan kabinetnya belum maksimal serta kondisi politik Indonesia--selama setahun kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla--belum stabil. Alasan kedua, Ikatan Sarjana Katolik Indonesia melihat Presiden dan kabinet perlu mengambil langkah-langkah prioritas agar Indonesia berhasil keluar dari krisis yang melanda berbagai sektor saat ini. “Para cendekiawan Katolik ingin berkontribusi melalui kajian-kajian yang akan dirumuskan dari hasil FGD ini,” kata Muliawan menambahkan.

HERMIEN Y KLEDEN