Pembakaran Lahan, Walhi: Data Justru dari Wilmar

Reporter

Minggu, 18 Oktober 2015 16:38 WIB

Pengendara melintas di jalan yang dipenenuhi kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru, Riau, 30 September 2015. Sumatera Selatan masih menjadi daerah penyumbang titik panas terbanyak mencapai 177 titik. ANTARA/Rony Muharrman

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Zenzi Suhadi mengatakan data 27 perusahaan yang diduga terkait pembakaran lahan penyebab kabut asap di Sumatera dan Kalimantan didasari pada presentasi Wilmar Grup di Riau pada Juli 2015 lalu.
“Jadi kami tak sembarangan menuduh, data itu justru daftar anak perusahaan dan penyuplai crude palm oil (CPO) yang diperkenalkan Wilmar sendiri dan kami kroscek di lapangan.” kata Zenzi kepada Tempo via telepon Sabtu, 17 Oktober 2015.

Menurut Zenzi sebagai pemain terbesar dalam bisnis perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Wilmar seharusnya lebih transparan kepada publik dan bisa melakukan verifikasi terkait seluruh anak perusahaan dan penyuplai yang terlibat dalam produksi mereka. “Kalau memang data kami tidak benar, kenapa mereka tidak langsung saja verifikasi ke publik? Mereka juga bisa kok menampilkan peta konsesi lahan mereka.”

Zenzi mengingatkan bahwa pada 2013 lalu Wilmar sempat menyampaikan komitmen perusahaan yang menyatakan diri bebas dari pembakaran lahan, sehingga mengherankan jika perusahaan justru melepas klaim terhadap perusahaan penyuplai tersebut saat titik api mulai bermunculan di 4 lokasi utama kabut asap, yakni Riau, Jambi, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. “Kalau sudah go public, Wilmar jelas sudah menjadi bagian dari penyuplai tersebut, karena itu mereka kami sebut terlibat," ucapnya.

Menurut Zenzi seharusnya yang kini diperlihatkan Wilmar Group adalah soal bagaimana mereka akan membersihkan lahan asap tersebut. “Yang terpenting bagi korporasi, di tengah parahnya kabut asap itu adalah tanggung jawab mereka.”

Walhi sudah menelisik identifikasi daftar anak perusahaan CPO Wimar Group sudah sejak tahun 2013-2014. “Saat muncul titik api atau pun asap di lahan perusahaan tersebut, kami hanya perlu melakukan kroscek terhadap peta konsesi lahan Wilmar yang kali ini kami dapat dari pemerintah. “kata Zenzi.

Dalam konferensi pers Wilmar Jumat lalu, Komisaris Utama Wilmar Group, MP Tumanggor sempat membahas kemungkinan salah paham antara mana kebakaran lahan dan mana pembakaran lahan.

“Sangat sulit memadamkan api di lahan gambut. Di bawah lahan gambut Sumatera terdapat minyak dan lahan gambut Kalimantan dekat dengan kandungan batu bara. Saat disiram, titik api tak akan mati begitu saja.” kata Tumanggor yang tak menginginkan pihak manapun mengambil kesimpulan tantang pelaku pembakaran lahan secara sembarangan.

YOHANES PASKALIS

Berita terkait

Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

42 hari lalu

Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

Hari Daur Ulang Sedunia ini juga meningkatkan kesadaran akan daur ulang sebagai sebuah ide dan konsep yang penting.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

53 hari lalu

Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan potensi kerusakan lingkungan imbas migrasi penduduk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

17 Februari 2024

Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

Organisasi masyarakat sipil khawatir Prabowo-Gibran melanjutkan program Jokowi yang dinilai merusak lingkungan hidup.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta

17 Januari 2024

Terpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta

Berita terpopuler hari ini mencakup Faisal Basri yang menyebut Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Jokowi.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari

28 November 2023

Media Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari

PT Astra Agro Lestari dikritik oleh kelompok lingkungan hidup WALHI.

Baca Selengkapnya

Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia

7 November 2023

Malaysia Batalkan RUU Polusi Asap Lintas Batas, Pilih Diplomasi dengan Indonesia

Malaysia membatalkan rencana usulan rancangan undang-undang polusi asap lintas batas.

Baca Selengkapnya

Catatan Walhi Terhadap Proyek Rempang Eco City dan Bentrok di Seruyan

9 Oktober 2023

Catatan Walhi Terhadap Proyek Rempang Eco City dan Bentrok di Seruyan

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia memberikan tanggapan kritis terhadap proyek Rempang Eco City dan konflik di Seruyan.

Baca Selengkapnya

Palangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?

9 Oktober 2023

Palangka Raya Perpanjang PJJ Dampak Kabut Asap, Bagaimana Nasib Siswa Ikuti ANBK?

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat kabut asap.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda

7 Oktober 2023

Greenpeace Nilai Penegakan Hukum Karhutla Lemah: Sudah Divonis, Belum Bayar Denda

Dia mengatakan, ketiga negara saling terkait dalam penanggulangan karhutla tak hanya karena lokasinya berdekatan.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia

7 Oktober 2023

Greenpeace Bantah Klaim Menteri KLHK Tak Ada Asap Karhutla Lintas Batas ke Malaysia

Asap karhutla, kata dia, sampai ke negara tetangga ketika karhutla sedang mencapai puncaknya.

Baca Selengkapnya