TEMPO.CO, Cirebon -Walikota Cirebon akhirnya merekomendasikan penutupan aktivitas bongkar batu bara di Pelabuhan Cirebon. Pasokan batu bara untuk pabrik di Jawa Barat dan Jawa Tengah pun terancam.

Hal tersebut terungkap saat dilakukan pertemuan di Gedung DPRD Kota Cirebon. Rapat itu dihadiri anggota DPRD, jajaran eksekutif Pemkot Cirebon, serta warga yang terkena dampak dari aktivitas bongkar batu bara dari Pelabuhan Cirebon. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno serta dihadiri oleh Walikota Cirebon, Nasrudin Azis dan General Manager PT Pelindo II Pelabuhan Cirebon, Hudadi Soerja Djanegara, Kamis 15 Oktober 2015.

Setelah mendengarkan berbagai dampak yang disebabkan aktivitas bongkar batu bara di Pelabuhan Cirebon, akhirnya Walikota Cirebon, Nasrudin Azis, menyetujui membuat surat rekomendasi untuk penutupan aktivitas bongkar batu bara di Pelabuhan Cirebon. “Saya sebagai kepala daerah mengusulkan atau meminta kepada jajaran terkait untuk menutup aktivitas bongkar batu bara di Pelabuhan Cirebon,” kata Azis.

Surat dari Walikota Cirebon pun menurut Azis, akan segera dibuat dan dikirimkan begitu dirinya menerima rekomendasi dari Dewan yang berisi penutupan aktivitas bongkar batu bara di Pelabuhan Cirebon. “Setelah surat rekomendasi dari dewan kami terima, surat rekomendasi dari walikota Cirebon pun akan segera dibuat dan langsung dikirimkan,” kata Azis.

Surat rekomendasi tersebut akan dikirimkan ke instansi terkait di pemerintah pusat, diantaranya ke Kementerian Perhubungan, kantor pusat Pelindo II dan lainnya. Dijelaskan Azis, surat rekomendasi diberikan karena dirinya tidak berhak untuk menutup aktivitas bongkar batu bara di Pelabuhan Cirebon. “Walaupun saya walikota, tapi saya tidak berhak untuk menutup,” katanya.

Namun disisi lain karena dampak batu bara sudah sangat meresahkan warga Kota Cirebon, khususnya warga yang tinggal di sekitar Pelabuhan Cirebon, akhirnya sebagai pemimpin di Kota Cirebon pun Azis mengambil sikap untuk mengeluarkan surat rekomendasi tersebut. Terlebih DPRD Kota Cirebon pun telah mengeluarkan surat rekomendasi yang sama.

Namun, lanjut Azis, sekalipun surat rekomendasi penutupan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Cirebon telah dibuat, bukan serta merta aktivitas bongkar muat tersebut hilang esok. “karena bukan wewenang saya untuk menutup. Tapi kita hanya mendorong terus dengan disertai sejumlah bukti,” kata Azis.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno, menjelaskan jika DPRD Kota Cirebon telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk penutupan aktivitas bongkar batu bara di Pelabuhan Cirebon. "Ada tiga poin penting dalam surat rekomendasi itu,” kata Edi.

Ketiga poin itu adalah DPRD Kota Cirebon mendesak kepada walikota Cirebon untuk segera menerbitkan surat penutupan aktivitas bongkar muat batu bara di Pelabuhan Cirebon kepada instansi terkait, meminta agar warga Kota Cirebon bisa menjaga kondusivitas di daerah serta meminta kepada Pelindo dan KSOP untuk bisa meminimkan dampak batu bara sesuai dengan rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jabar.

General Manager PT Pelindo II Pelabuhan Cirebon, Hudadi Soerja Djanegara, mengungkapkan jika mereka tidak berhak untuk menutup semua aktivitas, termasuk aktivitas bongkar batu bara di Pelabuhan Cirebon. “Pelindo tidak bisa menutup, kami hanya jual jasa fasilitas di pelabuhan,” kata Hudadi. Dijelaskan Hudadi, yang berhak untuk melarang pengiriman batu bara yaitu pelabuhan asal batu bara itu, karena Pelabuhan Cirebon menurut Hudadi hanya menerima kiriman batu bara dari pelabuhan asal.

Setiap tahunnya sedikitnya ada 3,5 juta ton batu bara yang melakukan aktivitas bongkar di Pelabuhan Cirebon. pasokan batu bara tersebut digunakan sebagai bahan bakar untuk pabrik di Jawa Barat dan Jawa Tengah, termasuk untuk pabrik-pabrik baru yang ada di sekitar wilayah Cirebon.

Sementara itu Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Cirebon, Agung Sedijono, mengakui jika di kondisi tertentu debu dari aktivitas bongkar batu bara di Pelabuhan Cirebon memang di atas ambang batas yang ditentukan. “Terutama saat kemarau disertai dengan angin kencang,” katanya. Saat diukur pada September lalu, debu batu bara pun menurut Agung sudah diambang batas yang diizinkan.

Sebenarnya, lanjut Agung, debu batu bara banyak dihasilkan saat terjadi bongkar dari tongkang ke truk pengangkut. Debu ini bisa diminimalkan jika bongkar batu bara dilakukan didalam ruangan tertutup dengan ada penyedot debu.

IVANSYAH