TEMPO.CO, Bangkalan - Rapat paripurna DPRD Bangkalan akhirnya menyetujui penggunaan hak interpelasi atau bertanya terhadap Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad. Bupati ini adalah putra dari Ketua DPRD non aktif Fuad Amin Imron yang juga bupati selama dua periode yang sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta.

Hak interpelasi diketok setelah 18 dari 26 anggota dewan yang hadir dalam sidang menyetujui penggunaan hak itu. "Sudah memenuhi syarat, interpelasi jalan terus," kata Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Abdurrahman, seusai sidang, Selasa 13 Oktober 2015.

Setelah hak interpelasi disetujui, kata dia, langkah selanjutnya adalah memanggil Bupati Bangkalan untuk dimintai penjelasan atas setidaknya dua hal. "Tanggal 23 Oktober, bupati akan kami panggil," ujar Abdurrahman.

Menurut catatan Tempo, dua perkara yang menyebabkan DPRD Bangkalan berang terhadap Bupati Momon. Kejadian pertama saat bupati memarahi Wakilnya Mondir Rofi'i diarena Pekan Raya Bangkalan yang batal digelar. Fraksi PKB langsung bereaksi keras dengan menggalang dukungan gunakan hak angket atau interpelasi. Namun, upaya PKB gembos karena mayoritas fraksi tidak mendukung.

Namun, interpelasi kembali bergaung setelah pada Jumat 10 Oktober 2015, Bupati Momon tidak melantik Aliman Haris sebagai Komisioner Komisi Informasi Bangkalan. DPRD kecewa karena pencoretan Aliman Haris tanpa koordinasi dengan pimpinan dewan. Posisi Aliman digantikan Sri Sundari. "Ini pelecehan terhadap lembaga wakil rakyat," kata Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Fatkurrahman.

Sidang paripurna tentang penyampaian usulan hak interpelasi sempat ricuh. Pimpinan dan peserta sidang saling adu argumentasi antara kubu yang kontra dan pro interpelasi. Protes keras disampaikan Politisi Gerindra Imron Rosadi. Dia menilai jalannya sidang tidak sesuai tata tertib paripurna sehingga cacat hukum.

Apalagi, lanjut Imron, pimpinan sidang tidak memberikan hak kepada kubu penolak interpelasi untuk menyampaikan pendapat. "Hak kami dikebiri, palu diketuk tanpa memberikan kami kesempatan menyampaikan alasan penolakan," kata dia.

Imron menyampaikan penolakan terhadap interpelasi karena dalam surat pimpinan dewan tentang hasil fit and proper test terhadap 11 calon komisioner Komisi Informasi kepada Bupati tidak dicantumkan harus melantik lima peringkat teratas. "Ini silahkan baca suratnya, tidak ada keharusan melantik peringkat lima besar," kata dia.

Mahmudi, politisi Hanura, kubu yang pro interpelasi menilai alasan yang disampaikan Imron menolak interpelasi tidak kuat secara hukum. Dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Informasi Publik jelas disebutkan bahwa yang harus dilantik adalah peraih 5 komisioner peringkat teratas. "Soal itu jelas, silahkan baca lagi undang-undangnya," kata dia.

Sebelumnya Fatkurrahman mengkalim kalau dari 50 anggota dewan, 20 diantaranya telah menandatangani surat menggunakan hak interpelasi terhadap bupati. Dari 8 fraksi, hanya 2 yang tidak mendukung yaitu Gerindra dan PPP.

Para pendukung itu berasal dari Fraksi PKB, PDI Perjuangan, PKS, Hanura, PAN dan Nasdem. Sebagian besar fraksi merupakan partai pendukung Bupati Makmun dalam Pilkada Bangkalan pada 2013 lalu. "Tidak boleh diam terus kalau bupati melakukan kesalahan," kata Fatkurrahman.

MUSTHOFA BISRI