TEMPO.CO, Jakarta - Istana menilai wajar jika survei kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla turun. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hasil survei Indobarometer yang dirilis kemarin dilakukan pada awal bulan September atau saat nilai rupiah sedang terpuruk, sehingga wajar jika publik merasa tidak puas.

“Survei kan menunjukkan kondisi ketika survei dilakukan. Kalau dilihat, awal September sampai pekan kedua dan ketiga September, tekanan terhadap kurs rupiah sedang dahsyat-dahsyatnya, mencapai Rp 14.800. Pasti saat itu ada penurunan tingkat kepuasan pada pemerintah,” kata Pramono di kantornya, Jumat, 9 Oktober 2015.

Pramono menilai jika survei dilakukan saat ini atau ketika nilai tukar rupiah sudah menguat, mencapai Rp 13.400-13.500, pasti hasil survei mengenai kepuasan publik akan sangat berbeda. Saat ini, kata dia, selain nilai tukar rupiah yang mulai membaik, nilai indeks harga saham gabungan juga sudah mulai menguat.

Stabilisasi persoalan ekonomi, kata Pramono, juga sudah mulai tampak “Apa pun, kami memberikan apresiasi terhadap yang melakukan survei. Tapi kami yakin kalau turbulensi ini bisa diatasi dan persoalan asap selesai, maka kepuasan publik terhadap presiden akan naik,” katanya.

Lembaga survei Indo Barometer menengarai lebih dari separuh masyarakat tak puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Jika dibandingkan enam bulan lalu, tingkat kepuasan publik turun ke angka 46 persen, berkurang 11,5 persen dari sebelumnya.

Tren yang sama juga terjadi pada kepuasan publik terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kepuasan terhadap Jusuf Kalla tinggal 42,1 persen. Jika dibandingkan dengan enam bulan lalu, masyarakat yang menyatakan puas terhadap Kalla mencapai 53,3 persen.

Sigi Indo Barometer digelar di 34 provinsi pada 14-22 September 2015. Jumlah responden 1.200 orang dengan margin of error sebesar 3,0 persen.

ANANDA TERESIA