Soal Wali Kota Madiun Diperiksa KPK, Wakil Tak Tahu-Menahu  

Reporter

Selasa, 6 Oktober 2015 20:46 WIB

ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO.CO, Madiun - Wakil Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Sugeng Rismiyanto, mengatakan belum mempersiapkan pengacara untuk mendampingi Wali Kota Madiun Bambang Irianto yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta. "Belum ada instruksi tentang hal itu," ucap Sugeng, Selasa, 6 Oktober 2015.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, Bambang Irianto diperiksa KPK pada Senin malam, 5 Oktober 2015. Materi pemeriksaan berkaitan dengan dugaan penyelewengan anggaran pembangunan Pasar Besar Madiun dengan nilai Rp 76,5 miliar yang berlangsung pada 2010, 2011, dan 2013. Saat ditanya tentang informasi pemeriksaan Wali Kota Madiun, Sugeng mengaku tidak mengetahui. "Sampai sekarang belum tahu," ujarnya.

Disinggung tentang keberadaan Bambang Irianto, Sugeng menuturkan atasannya sedang di Singapura untuk mengikuti rangkaian masa pendidikan yang diadakan Lembaga Ketahanan Nasional. Kegiatan itu sudah dijalani Bambang sejak beberapa waktu lalu. Saat libur akhir pekan, Bambang pulang ke Madiun.

Komunikasi antara Bambang dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, tutur Sugeng, juga berjalan biasa. Karena itu, Sugeng tidak tahu-menahu bila bosnya diperiksa penyidik komisi antirasuah. "Yang diperiksa apanya, penyelidikan atau penyidikan. Saya tidak tahu. Mungkin bisa tanya ke Sekretaris Daerah," kata Sugeng.

Saat dihubungi melalui telepon selulernya, Sekretaris Daerah Kota Madiun Maidi tidak bersedia memberi penjelasan dengan dalih sedang sibuk. "Saya masih rapat, nanti saja," ucapnya.

Dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan Pasar Besar Madiun telah diselidiki KPK sejak beberapa waktu lalu. Pada pertengahan Agustus 2015, penyidik KPK meminta keterangan sejumlah pejabat, bekas pejabat Pemkot Madiun, dan rekanan proyek.

Dugaan penyelewengan anggaran proyek ini sebelumnya telah diselidiki Kejaksaan Negeri Madiun pada 2012 dengan menghadirkan sejumlah saksi dan tim teknis. Karena dinilai tidak cukup bukti, penyelidikan akhirnya dihentikan.

NOFIKA DIAN NUGROHO

Berita terkait

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

1 jam lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

2 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

4 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

10 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

15 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

1 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya