TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan DPR berkomitmen memberantas korupsi, termasuk korupsi lintas negara. DPR berniat membuat aturan agar kejahatan tersebut bisa ditangani antarnegara.

"DPR akan membangun dan memperluas instrumen hukum internasional sehingga dapat memberikan kewajiban bagi negara-negara di dunia untuk bekerja sama melawan korupsi," kata dia dalam rilisnya, Selasa, 6 Oktober 2015.

Menurut Fadli, berdasarkan catatan Bank Dunia, aliran dana ke luar negeri dari aktivitas kriminal, termasuk korupsi, mencapai US$ 1-1,5 triliun per tahun. Jumlah ini sebagian besar besar berasal dari negara berkembang. Dalam pembukaan acara "6th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)" hari ini, Fadli mengungkapkan bahwa korupsi merupakan isu global yang telah menghambat pertumbuhan kesejahteraan masyarakat dunia.

"Grand corruption adalah kejahatan yang merampas hak asasi manusia. Merampas hak rakyat untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan perlakuan yang sama," ujarnya.

Fadli, yang juga Chairman of GOPAC Indonesia Chapter, mengungkapkan, Indonesia dalam forum GOPAC, yang sedang berlangsung, harus menjadi pemain kunci dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, Indonesia harus turut mendorong terciptanya mekanisme internasional untuk mengadili para pelaku korupsi kakap.

Konferensi parlemen antikorupsi diselenggarakan di Yogyakarta hari ini hingga Kamis, 8 Oktober 2015. Konferensi ini diikuti 70 negara dari berbagai region, antara lain Australia, Arab Saudi, Yordania, Turki, Malaysia, Kuwait, Ghana, dan Argentina. Pertemuan ini membahas keadilan, kesetaraan, dan kejahteraan. Salah satu hal yang juga menjadi perhatian adalah masalah korupsi.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI