TEMPO Interaktif, Jakarta:Amerika Serikat, menurut Presiden Masyarakat AS Indonesia (USINDO), Alphonse Laporta, sewaktu-waktu bisa menerapkan lagi embargo militer terhadap Indonesia. Karena setiap tahun di Kongres AS ada komite anggaran baru yang akan membahas legislasi baru. Artinya, menurut Laporta, bisa saja tahun depan ada usulan Kongres untuk kembali mengembargo militer Indonesia. "Senator di Kongres bisa saja memberlakukan atau mencoba memberlakukan kembali embargo,"katanya dalam seminar yang membahas tentang kebijakan Kongres AS terhadap Indonesia. Namun Laporta berharap, pemberlakuan kembali embargo tidak terjadi lagi. Selain itu, saat ini Kongres AS juga sedang memfokuskan masalah Papua. Beberapa hal yang terungkap dalam kebijakan AS terhadap Papua adalah Kongres AS yakin kebijakan kebebasan memilih yang diterapkan di Papua banyak dimanipulasi, bahkan terkesan tidak bebas dan adil. Selain itu, Kongres juga berusaha meminimalkan kekerasan hak asasi manusia di Papua. Pemerintah Indonesia, menurut Laporta, harus berusaha keras untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat Papua dan AS akan memberikan bantuan maksimal. "Ini adalah saatnya bagi Indonesia untuk bertindak (mengatasi masalah di Papua),"ujarnya.Kongres AS, juga berencana memberi bantuan kesehatan, pendidikan, dan kapabilitas pemerintah daerah di Papua. Dengan cara memberi pelatihan kepada pejabat lokal, polisi Papua, dan pertahanan sipil yang membela hak asasi manusia. Isu Papua di Kongres banyak datang dari kalangan akademisi dan berbagai organisasi HAM. "Orang Papua asli banyak yang bergabung pada organisasi keagamaan dan HAM,"kata Laporta.Menurut Sumadi Brotodiningrat, mantan duta besar RI untuk AS yang 2 bulan lalu baru saja selesai masa tugasnya mengatakan, bantuan untuk Papua yang diberikan AS sah-sah saja, namun harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat di Jakarta. "Bantuan apapun yang diberikan harus sesuai dengan Undang-Undang desentralisasi, kalau nggak sesuai, ya, jangan,"katanya.Mengenai embargo yang dapat diterapkan sewaktu-waktu, Sumadi mengatakan, itu semua memang tergantung dari Kongres anggaran AS tahun depan. Marulli Ferdinand