TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan belum semua menteri baru Jokowi melaporkan harta kekayaannya kepada KPK.
Dari empat nama baru di kabinet hasil reshuffle Agustus lalu, baru Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang sudah lapor harta ke KPK. "Sampai hari ini baru Pak Pramono yang lapor," kata Johan Budi di gedung KPK, Kamis, 1 Oktober 2015.
Pramono menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada KPK, Senin, 28 September 2015. Pramono didapuk menduduki kursi Sekretaris Kabinet yang sebelumnya dipegang Andi Widjajanto.
Selain Pramono, ada tiga menteri baru yang dilantik Jokowi pada Agustus, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang menggantikan Sofyan Djalil, Menko Maritim Rizal Ramli yang menggantikan Indroyono Soesilo, dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang menggantikan Rachmat Gobel. Adapun Sofyan Djalil dan Luhut Panjaitan hanya digeser posisinya di kabinet.
Johan Budi mengimbau para menteri baru segera melaporkan harta kekayaan mereka ke LHKPN. "Kami mengimbau menteri yang baru dilantik juga Komisaris BUMN yang baru," kata Johan. Menurut Johan, setiap penyelenggara negara wajib menyerahkan LHKPN pada KPK.
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA
Berita terkait
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
3 jam lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
3 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
6 jam lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
6 jam lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
7 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
9 jam lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
13 jam lalu
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
14 jam lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
21 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
1 hari lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca Selengkapnya