Gayus Keluyuran, Aziz Syamsuddin: Kami Pasti Panggil Menteri Yasonna

Reporter

Selasa, 22 September 2015 12:04 WIB

Seorang wartawan memerlihatkan foto terpidana pajak Gayus Halomoan Tambunan yang beredar di media sosial, Bandung, 21 September 2015. Setelah tersebarnya foto ini, Gayus sempat dimasukkan sel isolasi. ANTARA/Agus Bebeng

TEMPO.CO, Samarinda - Ketua Komisi III DPR-RI yang membidangi masalah hukum, Aziz Syamsuddin, menegaskan segera memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly guna meminta pertanggungjawabannya terkait dengan keluyuran Gayus Tambunan.

"Pasti kami panggil untuk dimintai pertanggungjawabannya," kata Aziz saat ditemui di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa, 22 September 2015. Aziz menjadi pembicara pada seminar penanggulangan teroris bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution.


Baca juga:
Habis Disebut Tolol oleh Menteri, Gayus Dikepung 40 CCTV dan…
Wow, Nikita Mirzani Pamer Perut Sambil Bergelayutan di Tiang


Aziz menilai kaburnya Gayus sudah beberapa kali terjadi. Itu sebabnya dia mengingatkan Yasonna agar kejadian itu menjadi yang terakhir. Yasonna setidaknya harus berani memberikan garansi tidak akan ada lagi narapidana yang bebas keluar masuk penjara untuk kepentingan pribadi.

Azis juga meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memperhatikan secara serius kasus Gayus yang bisa keluar dari lembaga pemasyarakatan tempatnya meringkuk. “Kejadian serupa sudah beberapa kali terulang,” ujarnya.

Aziz menghargai upaya Yasonna yang sudah meminta dilakukan pemeriksaan. "Kami minta usut tuntas. Jangan ada kejadian lagi karena bisa menimbulkan rasa cemburu narapidana yang lain," ucapnya.

Ihwal sanksi terhadap Kepala LP Sukamiskin, Bandung, Aziz menyerahkan kepada Yasonna. Namun DPR bisa bertindak, khususnya terhadap Yasonna atas kejadian yang mencoreng dunia hukum itu. "Soal pencabutan dan pemberhentian kepala LP, itu masalah internal mereka. Tapi kalau ternyata ada apa-apa di balik keluyuran Gayus, menterinya yang kita cabut," kata Azis.

Gayus, terpidana 30 tahun dalam kasus penggelapan pajak, ngeloyor keluar dari tempat tahanannya di LP Sukamiskin, Bandung, pada 9 September 2015. Dia menghadiri sidang gugatan perceraian yang diajukan oleh istrinya, Milana Anggraeni, di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Namun usai persidangan, Gayus kedapatan berada di sebuah restoran di Jakarta.

FIRMAN HIDAYAT

Artikel Menarik:

Jurus Mabuk Rizal Ramli: Membantu atawa Merepotkan Jokowi
Mahasiswa-Mahasiswi Ngeganja di Puncak Digrebek, Ada Kondom

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

4 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

13 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya