Denda Mahal, Pemerintah Pilih Pulangkan TKI Bermasalah

Reporter

Selasa, 22 September 2015 09:15 WIB

Para Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah tiba di TKI Lounge, Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, 19 Januari 2015. Sebanyak 481 TKI bermasalah dipulangkan oleh pemerintah Indonesia dari Arab Saudi. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Lalu Muhammad Iqbal berencana memulangkan tenaga kerja Indonesia di Kuwait, Oktober mendatang.

Upaya ini dilakukan setelah ada pembicaraan antara Direktur PWNI-BHI dengan otoritas Kuwait untuk tidak mengenakan denda dan hukuman tahanan terhadap TKI ilegal beberapa waktu lalu. “Dendanya mahal, uangnya mendingan buat kehidupan mereka di sini nanti. Kalau harus buat bayar denda habis nanti uangnya buat bayar denda,” katanya saat ditemui Tempo, Senin, 21 September 2015.

Lalu mengatakan TKI bermasalah seharusnya ditahan dulu dan dikenai denda. “Tapi pemerintah Kuwait sudah setuju untuk tidak mengenai denda dan tahanan,” katanya.

Iqbal mengatakan terdapat sekitar 1500 orang TKI yang dokumennya bermasalah. Ia mengatakan denda yang diberlakukan adalah denda dengan hitungan per enam bulan. Akan tetapi, menurut dia, TKI yang berada di Kuwait telah menetap sudah dalam hitungan tahun dan menghabiskan uang denda ribuan dolar. “Yang penting ada jaminan dari pemerintah Indonesia. Dua minggu sejak dikeluarkan surat izin keluar, mereka sudah harus keluar dari Kuwait, berarti bulan Oktober,” kata dia.

Saat ini, kata Iqbal, sedang disiapkan skema pemulangan TKI bermasalah tersebut. “Sekitar 70 persen TKI bermasalah adalah ilegal dan itu paling sulit menyelesaikannya,” katanya. Ia mengatakan bahwa TKI ilegal tidak memiliki skema perlindungan. Berbeda dengan TKI ilegal yang meskipun tidak membayar dana sosial, mereka dapat perlindungan sosial. “Seandainya mereka sakit, mereka harus menggunakan biaya sendiri, sedangkan biaya rumah sakit di Timur Tengah biayanya mahal,” kata dia.

Iqbal menjelaskan pemulangan satu orang TKI ilegal membutuhkan dana ratusan juta. “Makanya sebelum bermasalah, sebaiknya dipulangkan saja dulu,” katanya. Ia mengatakan biaya perawatan untuk satu orang TKI dapat digunakan untuk pemulangan puluhan TKI.

Selain di Kuwait, Iqbal menuturkan bahwa ada TKI bermasalah di sebelas negara yang akan dipulangkan seperti di Arab Saudi dan Bahrain. “Semua diusahakan untuk dibebaskan dari penahanan dan denda,” kata dia.

ARKHELAUS WISNU

Berita terkait

Retno Marsudi Bahas Langkah Perlindungan WNI di Tengah Krisis Timur Tengah

1 jam lalu

Retno Marsudi Bahas Langkah Perlindungan WNI di Tengah Krisis Timur Tengah

Retno Marsudi menilai situasi Timur Tengah telah mendesak Indonesia untuk mempersiapkan diri jika situasi semakin memburuk, termasuk pelindungan WNI

Baca Selengkapnya

Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada WNI Terlibat Pembunuhan di Korea Selatan

2 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada WNI Terlibat Pembunuhan di Korea Selatan

Kementerian Luar Negeri RI membenarkan telah terjadi perkelahian sesama kelompok WNI di Korea Selatan persisnya pada 28 April 2024

Baca Selengkapnya

Otoritas di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Tak Percaya Israel Gunakan Senjata dengan Benar

4 hari lalu

Otoritas di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Tak Percaya Israel Gunakan Senjata dengan Benar

Biro-biro di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat tidak percaya Israel gunakan senjata dari Washington tanpa melanggar hukum internasional

Baca Selengkapnya

Rusia Akan Balas Jika Aset-asetnya Disita Amerika Serikat

4 hari lalu

Rusia Akan Balas Jika Aset-asetnya Disita Amerika Serikat

Kementerian Luar Negeri Rusia mengancam negara-negara Barat akan mendapat balasan tegas jika aset-aset Rusia yang dibekukan, disita

Baca Selengkapnya

WNI Selamat dalam Gempa Taiwan

5 hari lalu

WNI Selamat dalam Gempa Taiwan

Taiwan kembali diguncang gempa bumi sampai dua kali pada Sabtu, 26 April 2024. Tidak ada WNI yang menjadi korban dalam musibah ini

Baca Selengkapnya

IOM Dapat Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI

5 hari lalu

IOM Dapat Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI

IOM merupakan organisasi internasional pertama yang menerima Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI

Baca Selengkapnya

23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award

6 hari lalu

23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award

Sebanyak 23 individu mendapat Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award karena telah berjasa dalam upaya pelindungan WNI

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

12 hari lalu

Amerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia

Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

13 hari lalu

Kemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB

Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.

Baca Selengkapnya

Menteri Luar Negeri Rusia dan Iran Disebut Saling Kontak Sehari sebelum Serangan Ke Israel

15 hari lalu

Menteri Luar Negeri Rusia dan Iran Disebut Saling Kontak Sehari sebelum Serangan Ke Israel

Sergey Lavrov terhubung dalam percakapan telepon dengan Iran Hossein Amirabdollahian sebelum serangan membahas situasi di Timur Tengah

Baca Selengkapnya