TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani membenahi administrasi kependudukan dan juga peningkatan kualitas penduduk. Tujuannya, kata Kalla, demi menghadapi bonus demografi yang imbasnya dapat membawa kemajuan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Itulah yang menjadi upaya kami, bagaimana upaya kependudukan ini dapat berhasil," kata Kalla, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin, 21 September 2015. "Artinya yang kami inginkan tentu harmonisasinya. Tidak terlalu padat, sehingga tidak merugikan ekonomi yang berlebihan dan tidak seimbang dengan kapasitas atau lingkungan kita."

Kalla mengatakan faktor banyaknya penduduk Indonesia, saat ini tidak harus dipersoalkan. Musababnya, banyaknya penduduk Indonesia bisa dijadikan alat pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dia mencontohkan beberapa negara misalnya Cina, India dan Singapura. Di Cina, kata dia, pemerintahnya memanfaatkan banyaknya penduduk negeri Tirai Bambu itu justru untuk menggenjot masyarakatnya agar lebih rajin bekerja demi peningkatan ekonomi.

Begitu juga di India dan Singapura. Pemerintah kedua negara itu gencar mengkampanyekan keluraga berencana pada tahun sebelum-belumnya. Namun, tahun berikutnya, justru pemerintah kedua negara itu meminta kepada masyarakatnya untuk memilki anak lebih dari satu. Bahkan, kata Kalla, setiap anak yang baru lahir akan diberikan intensif.

"Penduduk banyak dapat dipahami bisa menimbulkan harmonisasi yang baik, dan pada saat ini kami mengenalnya sebagai bonus demografi," ujar dia. Kalla mengatakan bonus demografi itu dapat diiseimbangkan apabila pemerintah melakukan program pembanguan dan peningkatan industrialisasi secara besar-besara. Jika tidak, maka bonus demografi itu hanya akan menjadi masalah dan beban tersendiri bagi pemerintah.

REZA ADITYA