Seorang petugas menunjukan bentuk kartu Jaminan Kesehatan Nasional di RS Fatmawati, Jakarta (01/01). Mulai 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), JKN merupakan program jaminan kesehatan yang akan diterapkan secara nasional dan ditangani oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Fachmi Idris dan pelaksana tugas Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Poernomo, Rabu, 16 September 2015, menandatangani kesepakatan kerja sama guna menyukseskan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Acara penandatanganan kerja sama itu berlangsung di kantor BPJS Kesehatan, Jakarta. “Kami memilih PT Pos Indonesia karena telah memiliki pengalaman melayani masyarakat,” kata Fachmi. Menurut Fachmi, PT Pos Indonesia juga dinilai menjadi ujung tombak dalam pelayanan. Pos Indonesia bisa menjangkau hingga berbagai pelosok daerah.
Dia menargetkan program BPJS Kesehatan dan KIS bisa sukses didistribusikan dan diimplementasikan ke seluruh Indonesia. Alasan lain, bekerja sama dengan Pos Indonesia adalah langkah efisiensi yang ditempuh BPJS Kesehatan dalam melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
“Butuh biaya banyak kalau BPJS Kesehatan ada di setiap kelurahan, sehingga perlu bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, baik dalam distribusi KIS maupun pembayaran iuran BPJS Kesehatan,” ujar Fachmi.
Poernomo menilai wajar BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Pos Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan tua di Indonesia, jangkauan PT Pos Indonesia sudah sampai ke semua kabupaten di Indonesia. “PT Pos Indonesia sudah menjangkau 100 persen kabupaten dan hampir 90 persen kecamatan di Indonesia,” tuturnya.
