Kabut Asap, Polri Tetapkan 132 Tersangka Kebakaran Hutan

Reporter

Selasa, 15 September 2015 18:12 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti (tengah) meninjau lokasi kebakaran lahan di Desa Pulo Keronggan, Ogan Komering Ilir, Sumsel, 6 September 2015. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti mengatakan institusinya sudah menetapkan 132 tersangka dalam kasus pembakaran hutan. Tersangka, kata dia, terdiri atas perseorangan dan korporasi.

"Tersangka sudah kami tentukan. Ada 132 kasus, yang terinci 127 perorangan, 10 korporasi, itu yang sedang dilakukan penyidikan oleh Polri," katanya seusai rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Selasa, 15 September 2015.

Badrodin mengatakan Polri terus menyidik di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Untuk tersangka korporasi, Badrodin mengatakan kepolisian akan langsung memproses hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Setelah penyelidikan dan penyidikan, polisi akan melakukan proses penuntutan.

Untuk sanksi, kata Badrodin, akan dilakukan pembekuan izin serta pencabutan izin usaha. "Saya sarankan melakukan blacklist, tapi itu terkait dengan kewenangan dari Kementerian Kehutanan, silakan dilakukan," katanya.

Sore ini, telah digelar rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan di Kementerian LH dan Kehutanan. Rapat dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan serta dihadiri Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki.

ANANDA TERESIA

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

8 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

9 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

21 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya