TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku ditelepon oleh perusahaan transportasi berbasis aplikasi, Uber, Senin, 14 September 2015. Menurut Ridwan Kamil, salah satu bos Uber di Indonesia berbicara soal gencarnya razia terhadap mobil-mobil Uber yang dilakukan kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Seperti diketahui, Uber menggalang dukungan warga Jakarta melalui sebuah petisi. Dalam akun Twitter resmi Uber Jakarta, yaitu @Uber_JKT, mereka mencuit tulisan: “Help save Uber in Jakarta, make your voice count!”. Tulisan itu menyertakan tautan yang membawa pembaca ke akun Instagram Uber Jakarta, @uber_jkt. Lewat media sosial itu, Uber Jakarta mengajak warga untuk menandatangani petisi yang mendukung keberadaan layanan taksi Uber melalui situs web action.uber.org/jakarta201509.
"Saya dapat telepon tadi pagi dari Uber. Tapi intinya saya minta mereka selesaikan legalitasnya," kata Ridwan di Balai Kota Bandung, Senin, 14 September 2015.
"Saya juga bilang ke mereka agar segera umumkan ke masyarakat prosesnya dan mereka berjanji pada saat proses PMA sedang diregistrasi, mereka melakukan pengumuman sendiri ke publik," tuturnya.
Meski demikian, PMA bukan satu-satunya proses yang harus dilewati. Uber juga harus melakukan serangkaian izin operasi kepada instansi-instansi yang mengatur keberadaan perusahaan penyedia jasa transportasi, seperti Kementerian Perhubungan.
Seperti yang tertera di dalam petisi, Uber juga meminta Ridwan Kamil tidak menerjunkan Dinas Perhubungan untuk melakukan razia kendaraan. Bak gayung bersambut, orang nomor satu di Kota Bandung ini menunjukkan sinyal tidak setuju dengan aksi razia.
Selain itu, Ridwan menunjukkan sikap dukungan terhadap teknologi yang diterapkan Uber selama ini.
"Saya tidak akan membahas urusan razia-merazia karena, menurut saya, itu sekunder. Pesan dari saya, legalitas dipercepat karena kebermanfaatan uber terasa di masyarakat," ujarnya.
