Disebut Dapat Fee, Fadli Zon Akui Ada 'Hadiah' dari Trump  

Reporter

Senin, 14 September 2015 14:01 WIB

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (ketiga kanan) menghadiri upacara sumpah kesetiaan Kandidat presiden A.S, Donald Trump, di Trump Tower, New York, 3 September 2015. Spencer Platt/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon membantah menerima uang tunai dari Donald Trump ketika menyambangi kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik itu di kantornya, New York, pekan lalu.

Ketika Fadli dan Ketua DPR Setya Novanto bertemu dengan Trump, politikus Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut mengaku hanya mendapat sebuah bingkisan dari staf Trump. Fadli mengaku bingkisan itu merupakan suvenir dari pertemuannya dengan Trump.

"Tidak ada fee atau amplop sama sekali. Yang ada hanya bingkisan yang isinya kalau tidak salah sebuah topi bertuliskan Trump," kata Fadli dalam sebuah konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin, 14 September 2015.

Sebelumnya, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR Junimart Girsang menduga ada uang yang terlibat dalam pertemuan Setya Novanto dan kawan-kawan dengan Donald Trump. Uang itu ditengarai sebagai fee atau bayaran dari pertemuan tersebut. "Setelah pertemuan, ternyata Donald Trump katanya memberi fee kepada S," ucap Junimart. (Lihat Video Lima Dugaan Pelanggaran Etik DPR, Merokok sampai Ijazah Palsu, Diduga Melanggar Kode Etik, Pimpinan DPR Terancam Dicopot)

Selain topi bergambar Trump, Fadli membawa ole-oleh dalam lawatannya ke Amerika Serikat berupa beberapa buku karangan Trump. Buku itu berjudul Trump 101 dan Trump: The Art of the Deal. Ada pula majalah Time edisi 18 Agustus 2015 bergambar muka Trump dengan judul Deal with It.

Tapi Fadli menegaskan, ia membeli sendiri buku-buku karangan Trump tersebut. Dia mengaku membeli buku-buku itu dengan maksud agar bisa ditandatangani oleh Trump. "Kemudian tentu saja kami selfie. Mudah-mudahan, selfie belum terlarang, ya," ujarnya.

INDRI MAULIDAR





Advertising
Advertising

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya