Dirjen Bimas Islam Kemenag, Machasin (tengah), Direktur urusan agama Kemenag dan urusan syariah, Muchtar Ali ( kiri) dan Komisi C, Bidang Fatwa Munas VIII MUI Huzaimah T Yanggo (kanan) menggelar konferensi pers Sidang Itsbat Awal Zulhijah 1436 H di gedung Kementerian Agama, Jakarta, 13 September 2015. TEMPO/M Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama Machasin mengajak masyarakat agar menghormati jika ada unsur masyarakat yang memiliki pandangan lain soal penetapan Idul Adha.
Menurut Machasin, perbedaan perayaan Idul Adha sudah biasa terjadi sehingga persoalan semacam itu tidak perlu diperuncing. Justru seharusnya masyarakat tetap memperkuat persatuan dan terus menghormati umat muslim lainnya.
Satu hal yang tidak kalah penting dalam perbedaan itu, dia menambahkan, agar jangan ada penistaan bagi mereka yang berbeda dengan keputusan pemerintah. Kementerian Agama, menurut Machasin, juga mempersilakan masyarakat merayakan Hari Raya Idul Adha yang berbeda dengan pemerintah.
"Kami persilakan masyarakat yang berkeyakinan 1 Zulhijah jatuh pada 24 September dan Idul Adha pada Rabu, 23 September," kata Machasin saat jumpa pers di kantornya, Minggu, 13 September 2015.
Machasin mengatakan tidak satu pun perukyat dari Aceh sampai Papua melihat bulan baru atau hilal, sehingga penetapan 1 Zulhijah 1436 Hijriah jatuh pada Selasa, 15 September 2015. Dengan demikian, 10 Zulhijah 1436 Hijriah atau Idul Adha jatuh pada Kamis, 24 September 2015.
"Pada prinsipnya, perukyat di seluruh Indonesia melaporkan tidak bisa melihat hilal. Mereka ditugaskan di berbagai tempat di Indonesia," ujar Machasin.
Ihwal libur kerja bagi yang merayakan Idul Adha berbeda dengan pemerintah, Machasin mengatakan itu bukan wewenang Kementerian Agama. Namun, menurut dia, hal itu bisa dibicarakan karyawan dengan atasannya.
