TEMPO.CO, Yogyakarta - Aksi foto selfie Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon dengan kandidat presiden Amerika Serikat dari kubu Republik, Donald Trump, dinilai sebagai bentuk mentalitas kurang patut seorang pejabat tinggi negara. "Selfie itu menunjukkan dia (Fadli Zon) inferior secara kultural," kata analis politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Kuskrido Ambardi, Sabtu, 12 September 2015.

Kuskrido, yang juga Direktur Lingkaran Survei Indonesia, itu menilai berbagai penjelasan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu terkait dengan aksinya bersama Trump hanya upaya berkelit menutupi mental rendah dirinya. "Tak ada motif lain selain selfie saja dengan orang yang sedang populer," ujar Ambardi. Masalahnya, aksi selfie Fadli dengan tokoh populer itu ternyata 'salah orang'.

"Populer itu kan ada dua, populer baik dan tidak, nah Donald Trump selama ini dikenal karena populer dengan hal-hal yang tak baik," ujar Ambardi. "Dia (Donald Trump) dikenal sosok inward looking dan rasis, dan di situlah kita berdiri, dari komunikasi politik jadi buruk sekali."

Ambardi menilai, Trump sebenarnya bukan siapa-siapa di dunia internasional. Raja kasino itu tak pernah konsen dengan dunia internasional atau pernah memegang jabatan politis lembaga internasional. Trump, menurut Ambardi, tak lebih pengusaha lokal yang dikenal hanya karena dia tinggal di negara adidaya dan dibesarkan media setempat karena hendak mencalonkan diri sebagai presiden. (Lihat Video: Lima Dugaan Pelanggaran Etik DPR, Merokok sampai Ijazah Palsu,Diduga Melanggar Kode Etik, Pimpinan DPR Terancam Dicopot)

Pertemuan Fadli dan Ketua DPR Setya Novanto dengan Trump berbuntut panjang setelah publik mengecamnya dengan berbagai tudingan. Mulai perendahan martabat bangsa hingga pemborosan anggaran negara. Ambardi menilai, alasan Fadli Zon juga pendukungnya soal pertemuan dengan Trump itu guna menggalang investasi asing malah semakin menunjukkan adanya indikasi pelanggaran etika serius pejabat negara.

Apalagi disebut jika pertemuan itu difasilitasi bos MNC Grup yang juga Ketua Umum Partai Indonesia Raya (Perindo) Hary Tanoesoedibjo yang notabene tak memegang jabatan politis di pemerintahan, selain hanya pengusaha. "Alasan investasi itu menunjukkan indikasi untuk mencampuradukkan kepentingan kelompok, partikular (bisnis) dengan kepentingan bangsa, menggaet investasi itu bukan tugas DPR," ujar Ambardi.

Meskipun demikian, Ambardi menilai tak perlu ada upaya keributan sampai pemakzulan pimpinan DPR itu karena akan memboroskan energi dan waktu. "Dikecam saja, biarkan yang buruk kelihatan buruknya."

PRIBADI WICAKSONO

Baca juga:
Telepon Call Center, Istri Korban Crane Mekah 'Diceramahi"
Tragedi Crane Jatuh: Wanita Ini Memang Ingin Meninggal di Mekah