Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) memberikan keterangan kepada media terkait pencopotan dirinya dari jabatan kabareskrim di gedung Kabareskrim Mabes Polri, Jakarta, 02 September 2015. Budi Waseso mengaku belum mendengar kabar bahwa ia akan dicopot dari jabatannya. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat menganggap pergantian Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso bukanlah hal yang biasa. Pergantian yang menyita perhatian publik ini dinilai sebagai mutasi di jajaran petinggi Polri yang tidak biasa. Pagi ini, Senin, 7 September 2015, Kepala Bareskrim diserahterimakan kepada Komisaris Jenderal Anang Iskandar, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional.
Buwas, panggilan Budi Waseso, menggantikan posisi Anang. Perwira tinggi lain yang hari ini dilantik, yaitu lima Kepala Kepolisian Daerah. Sesuai dengan Telegram Rahasia bernomor ST/1847/IX/2015 tanggal 3 September 2015, ada 70 perwira menengah dan tinggi yang dimutasi, lima di antaranya merupakan kepala kepolisian daerah: Kapolda Bali, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. (Lihat videoKarier Budi Waseso yang Melesat, Pernyataan Kontroversial Budi Waseso)
Menurut Wakil Ketua Partai Demokrat Syarifuddin Hasan, Ahad, partainya berpendapat bahwa pelantikan ini bukanlah sebuah mutasi biasa. "Mengingat Polri sebagaimana TNI adalah sebuah institusi yang penting. Rakyat perlu mendapatkan penjelasan yang benar dan jujur dari Presiden dan Kapolri,” kata Syarif, Minggu, 6 September 2015.
Syarifuddin menegaskan pemerintahan mesti transparan dan accountable dalam mengatur struktur kepolisian. Artinya pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan diharapkan sesuai dengan konstitusi, undang-undang, sistem, dan aturan yang berlaku.
Partai Demokrat membutuhkan penjelasan dari Kapolri untuk menjawab apa yang melatarbelakangi dan menjadi sebab penggantian Budi Waseso kepada Anang Iskandar. Presiden Joko Widodo, kata dia, harus menjawab apakah benar dirinya memanggil langsung Budi Waseso tanpa melibatkan Kapolri.
Demokrat menilai amat tepat jika DPR meminta penjelasan baik dari Presiden maupun dari Kapolri. “Penjelasan kepada publik yang jujur dan benar atas hal tersebut, akan membuat polemik dan pergunjingan terhadap pergantian Kabareskrim Polri beberapa saat yang lalu bisa segera diakhiri,” katanya.
