Kasus Dugaan Korupsi Suripto Dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jakarta

Reporter

Editor

Selasa, 29 November 2005 03:09 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Sekretaris Jendral Departemen Kehutanan Suripto mengaku belum tahu kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan tinggi dari Polda DKI. Dia menyatakan setuju saja kasus itu dilimpahkan untuk segera diselesaikan. "Silakan saja biar cepat selesai dan saya segera mendapat kepastian hukum untuk mencari keadilan,"kata Suripto ditemui disela-sela sidang di Komisi I DPR, kemarin.Suripto mengaku mengetahui ia menjadi tersangka dalam kasus pembelian dua helikopter bekas tipe Bell 412 pada tanggal 14 Desember 2000. Namun belum mengetahui kasusnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI. "Belum ada pemberitahuan apapun,"kata politisi dari PKS ini.Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Rusdi Taher menyatakan telah menerima berkas dari Polda Jaya terkait kasus ini. Kejaksaan telah meneliti kasus tersebut lebih dalam. Kasus korupsi ini, berawal pada tahun 2000 ketika Departemen Kehutanan dan Perkebunan membeli 2 buah helikopter dari PT Daya Jasa Trasindo Pratama sebagai pemenang tender proyek pembelian. Namun dalam proses pembelian tersebut, diduga di mark up. Berdasarkan audit BPKP dan BPK, seharusnya 2 helikopter itu hanya berharga Rp 67 milyar, namun di mark up Suripto menjadi Rp 93 milyar.Selain Suripto, kasus ini diduga melibatkan staf Departemen Kehutanan Ahmad Midun, Direktur PT Daya Jaya Trasindo Pratama Robbyanto Murdiman sebagai pemenang tender pembelian helikopter itu.Suripto menyangkal helikopter yang dibelinya. Menurutnya, helikoptyer tersebut baru dan sesuai dengan prosedur yang ada. Belakangan tiga bulan setelah dibeli, salah satu helikopter tersebut jatuh di Subang, Jawa Barat. Dian Yuliastuti

Berita terkait

KPK Indikasikan 75 Perusahaan Sawit Kalteng Bermasalah

24 Oktober 2016

KPK Indikasikan 75 Perusahaan Sawit Kalteng Bermasalah

Sugianto Sabran

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi Gubernur Nur Alam, KPK Didesak Ungkap Kasus Lain

26 Agustus 2016

Dugaan Korupsi Gubernur Nur Alam, KPK Didesak Ungkap Kasus Lain

Rasuah izin usaha tambang diduga melibatkan sejumlah pemerintah kabupaten.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Buka Lagi Kasus Korupsi Taman Nasional Tesso Nilo

29 Juli 2016

Kejaksaan Buka Lagi Kasus Korupsi Taman Nasional Tesso Nilo

Kejaksaan Tinggi Riau kembali membuka kasus korupsi Taman Nasional Tesso Nilo setelah mangkrak dua tahun.

Baca Selengkapnya

Tiap Jam, Hutan di Jambi Hilang Seluas 8 Kali Lapangan Sepak Bola

3 Juni 2016

Tiap Jam, Hutan di Jambi Hilang Seluas 8 Kali Lapangan Sepak Bola

Hutan yang rusak berada di kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Taman Nasional Kerinci Sebelat.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehutanan Dukung KPK Usut Korupsi Kehutanan  

20 Februari 2016

Dewan Kehutanan Dukung KPK Usut Korupsi Kehutanan  

Dewan Kehutanan Nasional mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi masuk ke sektor kehutanan.

Baca Selengkapnya

Aktivis Curiga Pelemahan KPK Dilakukan Garong Kekayaan Alam

16 Februari 2016

Aktivis Curiga Pelemahan KPK Dilakukan Garong Kekayaan Alam

Dibutuhkan KPK yang kuat untuk mencapai janji Indonesia menurunkan emisi dan Target Pembangunan Berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

Perizinan Eksploitasi Hutan Rawan Suap, Ini Penyebabnya

25 Oktober 2015

Perizinan Eksploitasi Hutan Rawan Suap, Ini Penyebabnya

Pengelolaan hutan saat ini, 97 persen untuk perusahaan besar dan 3 persen untuk usaha kecil.

Baca Selengkapnya

KPK Diminta Usut Izin Tambang dan Hutan di Sulawesi  

24 Agustus 2015

KPK Diminta Usut Izin Tambang dan Hutan di Sulawesi  

Puluhan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah dan buat biaya politik.

Baca Selengkapnya

Mantan Gubernur Riau Divonis Hari Ini

24 Juni 2015

Mantan Gubernur Riau Divonis Hari Ini

Annas Maamun menjadi terdakwa kasus korupsi alih fungsi lahan kelapa sawit di Kuantan Singingi dan Bagan Sinembah, Riau.

Baca Selengkapnya

Annas Maamun Akui Minta Uang ke Gulat Manurung  

13 Mei 2015

Annas Maamun Akui Minta Uang ke Gulat Manurung  

Anas Maamun berdalih uang Rp 2,9 miliar dolar Singapura dari Gulat bukan suap, tetapi untuk biaya demo masyarakat ke DPR.

Baca Selengkapnya