Foto udara memperlihatkan Alat berat milik perusahaan kayu lapis, tetap beraktivitas meskipun terjadi kebakaran lahan di Dusun Simpang Tiga Sakti, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, 20 Agustus 2015. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kebakaran lahan di Sumatera sebagian besar akibat ulah manusia. ANTARA/Nova Wahyudi
TEMPO.CO, Jakarta - Untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan meneruskan dukungan terhadap operasi hujan buatan dan pengeboman air.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Kementerian Pertanian juga melakukan pengadaan alat pemadam api. Kementerian Lingkungan Hidup menyewa empat unit air tractor dari Australia untuk melakukan pengeboman air.
Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa satu air tractor dari Australia sudah datang. “Kebutuhan personel diperoleh dari TNI dan Polri,” katanya melalui rilis, Sabtu malam, 5 September 2015.
BNPB akan memberikan pendampingan teknis pada pengalaman keberhasilan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2013 dan 2014 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah. Juga disusun rencana aksi jangka panjang dan pendek tentang penyelesaian kebakaran ini. Panglima TNI akan mengerahkan pesawat terbang untuk hujan buatan.
Rencana tersebut merupakan hasil dari rapat gabungan yang berlangsung pada Sabtu, 5 September 2015, yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ad interim Sudirman Said. Rapat selama empat jam itu dihadiri Panglima TNI, Kepala Polri, dan Kepala Staf Angkatan Darat.
Ikut serta juga gubernur, kepala kepolisian daerah dan komandan korem (danrem) asal Sumatera dan Kalimantan yang daerahnya mengalami kebakaran hutan dan lahan. Rapat menetapkan penegakan hukum bagi pelaku kebakaran, baik lama maupun yang baru.
Selain penanganan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan, “Panglima TNI dan Kapolri akan mendukung personel yang dibutuhkan pemda untuk ‘mengeroyok’ api,” ujar Sutopo. Untuk menangani kebakaran tersebut, dibangun posko darurat di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mendirikan posko. Namun perlu ditingkatkan dengan melibatkan semua unsur. Juga menyusun organisasi posko dengan mereplikasi pengalaman penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2013 dan 2014. “Danrem diarahkan sebagai incident commander,” tuturnya.
