TEMPO Interaktif, Jakarta:Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Amanat Nasional, Abdillah Toha, meminta Pemerintah segera menyampaikan draf Rancangan Undang Undang (RUU) Pemerintahan di Aceh. "Karena ini berkaitan dengan MOU (memorandum of understanding), jangan sampai pada detik-detik terakhir baru disampaikan ke DPR," kata dia dalam rapat koordinasi antara Komisi I DPR dengan menteri-menteri di lingkungan Politik Hukum dan Keamanan, Senin (28/11). Menurut Abdillah, jika pada 26 April 2006 RUU ini belum selesai dibahas, maka MOU antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang sudah diteken di Helsinki, bisa batal. Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri, M Ma'ruf berjanji akan secepatnya membawa RUU tersebut ke DPR. "Harapan saya, Januari 2006, RUU ini sudah diserahkan ke DPR," tukasnya. Saat ini, lanjut dia, departemennya masih memonitor pembahasan-pembahasan di DPRD NAD. Menurut komitmen yang pertama, pada 30 November konsep dari NAD akan diserahkan ke Departemen Dalam Negeri.Saat ini, juga tengah digodok satu draf RUU bersama para pakar dan Kantor Kementerian Departemen Hukum dan HAM. Draf dari Aceh dan dari Pemerintah Pusat selanjutnya, kata Ma'ruf, akan digabungkan menjadi satu draf. "Kami berharap, integritas dari konsep gabungan inilah yang akan diajukan kepada Presiden. Selanjutnya akan dibahas bersama DPR," paparnya. Dari perkembangan diskusi tentang draf RUU Aceh ini, pihak Depdagri mengaku tempat memperoleh informasi, kalau Gerakan Aceh Merdeka *GAM) menginginkan otonomi khusus yang sama dengan Papua. Misalnya, kata Ma'ruf, GAM mengusulkan pembentukan Majelis Rakyat Aceh, dan penyebutan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pengganti DPRD. "Ini semua kami anggap sebagai wacana," ujarnya. Raden Rachmadi