Dikhianati, Gerindra: Ketua MPR dari PAN Itu karena Kami  

Reporter

Kamis, 3 September 2015 11:00 WIB

Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, (tengah) bersama Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, saat menghadiri pembekalan anggota DPR terpilih periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih, di Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Partai Gerindra kaget bukan kepalang saat menyaksikan siaran televisi yang menayangkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengumumkan partainya bergabung dengan koalisi Jokowi Rabu kemarin. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan PAN selalu menjamin partai lambang matahari itu akan satu kapal dengan koalisi Prabowo. "Sudah lama kami dengar sinyal perubahan pandangan itu, tapi kami selalu dapat jaminan dari petinggi PAN kalau itu tidak mungkin," kata Muzani saat dihubungi Tempo, Kamis, 3 September 2015.

Gerindra pasrah atas keputusan PAN. Mereka tak bisa mengikat PAN terus dalam lingkaran Koalisi Merah Putih. Namun, kata Muzani, keputusan PAN menorehkan luka baru bagi Gerindra. "Begitu ada pengumuman dari Istana, kami langsung terpikir bagaimana Gerindra harus merelakan posisi Ketua MPR untuk PAN bukan dari kami. Bagaimana kami mendukung Zulkifli Hasan melawan Oesman Sapta dalam pemilihan Ketua MPR dan akhirnya menang. Bagaimana kami merelakan semua itu?" ucap Muzani.

Zulkifli Hasan mengumumkan keputusannya bergabung dengan koalisi Jokowi di Istana kemarin siang. Padahal, PAN merupakan partai penggagas terbentuknya koalisi Prabowo saat pemilihan presiden tahun lalu. Saat itu PAN dan Gerindra mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Asmara PAN dengan KMP hanya bertahan setahun. Di bawah kepemimpinan Zulkifli, PAN mulai bermain mata dengan koalisi Jokowi. Misalnya, saat Jokowi hadir pada Rapat Kerja Nasional PAN, 6 Mei 2015. Saat itu, Zul mengundang sejumlah tokoh partai dari dua koalisi. Beberapa kali Zul juga tertangkap bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Kendati begitu, Muzani mengakui PAN tetap rutin mengikuti pertemuan dengan koalisi Prabowo. Pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2015, PAN mengutus Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno dan satgas PAN mengikuti upacara bersama Prabowo Subianto di Bogor. "Terakhir, pekan lalu Pak Prabowo, Aburizal Bakrie, dan Amien Rais masih bertemu," kata Muzani. Sayangnya, Muzani tak hadir dalam silaturahmi itu.

Sementara Zulkifli Hasan mengaku telah menghubungi Aburizal Bakrie sesaat setelah mengambil keputusan. Ia berencana menemui pimpinan presidium koalisi Prabowo dalam waktu dekat. "Besok (hari ini) ada pertemuan. Nanti kami sampaikan di sana," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin. Hingga siang ini, Muzani mengatakan belum ada agenda pertemuan pimpinan partai untuk membahas putusan PAN itu.

PUTRI ADITYOWATI

Berita terkait

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

3 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

6 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

6 hari lalu

Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

Berikut tanggapan para pengamat politik dan peneliti soal koalisi Prabowo ke depan yang hampir pasti bakal gemuk.

Baca Selengkapnya

Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

11 hari lalu

Respons Bima Arya soal Maju Pilgub Jabar 2024, Singgung Nama Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

Mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan dirinya siap maju di Pilkada 2024 setelah mendapat arahan dari Ketum PAN, tapi...

Baca Selengkapnya

Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

11 hari lalu

Respons KPU dan Ketum PAN soal Gugatan PDIP di PTUN

KPU dan Ketum PAN Zulkifli Hasan menanggapi gugatan PDIP di PTUN terkait pencalonan Gibran di Pilpres 2024. Begini kata mereka.

Baca Selengkapnya

Profil Zita Anjani, Putri Ketum PAN yang Didorong Berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

23 hari lalu

Profil Zita Anjani, Putri Ketum PAN yang Didorong Berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta

Zita Anjani didorong berduet dengan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Berikut profil putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan itu.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

23 hari lalu

Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.

Baca Selengkapnya

Riwayat Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Tempat Deklarasi Golkar-PAN Dukung Prabowo

17 Agustus 2023

Riwayat Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Tempat Deklarasi Golkar-PAN Dukung Prabowo

Museum Perumusan Naskah Proklamasi memiliki riwayat panjang, selain menjadi tempat deklarasi Golkar dan PAN mendukung Prabowo. Ini riwayatnya.

Baca Selengkapnya

Deklarasi Dukung Prabowo di Museum Proklamasi: Disesalkan PDIP, Dilaporkan MPMI ke Bawaslu

17 Agustus 2023

Deklarasi Dukung Prabowo di Museum Proklamasi: Disesalkan PDIP, Dilaporkan MPMI ke Bawaslu

PDIP menilai deklarasi Golkar-PAN dukung Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi tidak etis. Museum bagian dari tempat sakral.

Baca Selengkapnya

Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

21 Juli 2023

Soal Waktu Penentuan Arah Koalisi, Golkar Tunggu Momentum Demi Kepentingan Terbaiknya

Erwin Aksa memastikan bahwa arah politik Golkar akan selalu berada di pemerintahan.

Baca Selengkapnya