TEMPO.CO, Jambi - Komunitas Konservasi Indonesia Warsi mencatat kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi meningkat mencapai 30 persen dari Rp 716 miliar menjadi sekitar Rp 930 miliar. Peningkatan jumlah kerugian tersebut terjadi dalam 10 hari terakhir.

"Angka Rp 716 miliar ini perhitungan dari Juni hingga 20 Agustus 2015 di dua kabupaten, yakni Kabupaten Muarojambi dan Kabupaten Tanjungjabung Timur, dengan luas areal terbakar 9.149 hektare. Belum termasuk kabupaten lain, karena baru itu yang bisa kami pantau," kata Manager Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, Rudi Syaf, kepada Tempo, Rabu, 2 September 2015.

Perhitungan tersebut, menurut Rudi, dilihat dari jumlah titik panas di Provinsi Jambi. Dari Januari - 20 Agustus 2015, tercatat 711 titik api.

Angka kerugian Rp 716 miliar, kata Rudi, hanya dampak kebakaran hutan dan lahan secara langsung. Sementara dampak ekonomi secara tidak langsung belum dihitung. Misalnya, terganggunya aktivitas penerbangan, kesehatan warga yang terganggu akibat menghirup udara tidak sehat, tidak melautnya para nelayan dan lain-lainnya.

Perkirawan Badan Meteorogi Klimatologi dan Geofisika Jambi, Dwi Atmoko, menyebutkan, titik panas di Provinsi Jambi per 1 September 2015, sebanyak 216 titik. Titik api terbanyak di Kabupaten Muarojambi dan Tanjungjabung Timur. Jumlah titik panas tersebut meningkat bila dibandingkan sehari sebelumnya yang hanya 82 titik.

Jarak pandang akibat kabut asap pada titik minimum pada pukul 07.00 - 10.00 WIB hanya 500 meter dan meningkat pada siang hari 1.500 - 2.900 meter. Suhu udara pada siang hari masih berkisar 32 - 33 derajat Celsius.

Kepala Badan Penenggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, Arif Munandar, mengatakan pihaknya Selasa kemarin telah melakukan water bombing di beberapa titik kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muarojambi dan Tanjungjabung Timur. "Kita baru bisa memanfaatkan satu unit helikopter dari dua unit yang dikirim pemerintah pusat, akibat satu unit helikopter yang ada belum memiliki izin kelaikan terbang dari Kementerian Perhubungan," ujarnya.

Sementara itu, upaya melakukan hujan buatan belum bisa dilaksanakan, karena awan di atas wilayah Provinsi Jambi, belum memungkinkan untuk dilakukan rekayasa awan.

SYAIPUL BAKHORI