Banyak Politikus Jadi Pengurus PBNU, PPP Protes!

Reporter

Senin, 31 Agustus 2015 22:02 WIB

Wakil Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Manoarfa (kiri) dan Sekjen PPP M Romahurmuzy (kanan) menunjukkan nomor sembilan saat pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Senin (14/1). ANTARA/Prasetyo Utomo

TEMPO.CO, Semarang - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan versi muktamar Surabaya, Romahurmuzy, Senin siang 31 Agustus 2015 bertandang ke Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah di Jalan Dr. Cipto Semarang.

Kedatangan Romy-panggilan akrab Romahurmuzy-untuk membahas ihwal kepengurusan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang didominasi kader pengurus partai politik tertentu. “Ada parpolisasi di PBNU saat ini. Ini membahayakan NU di masa mendatang,” kata Romahurmuzy.

Romy datang dengan didampingi beberapa pengurus pusat PPP, seperti Mahmud Yunus dan para pengurus PPP Jawa Tengah seperti Masruchan Samsuri, Abdul Syukur. Jajaran PPP diterima beberapa pengurus NU Jawa Tengah, seperti Abu Hapsin (Ketua), Arja’ Imroni (sekretaris) dan lain-lain.

Romy menilai banyak yang kecewa akibat pelaksanaan muktamar NU di Jombang beberapa waktu lalu. Mulai polemik sistem pemilihan ahlul hal wal aqdi hingga susunan kepengurusan yang terlalu didominasi satu kekuatan partai politik Seharusnya, NU memegang prinsip-prinsip khittah, dimana NU harus jauh dari politik praktis dan berdiri di semua partai politik.

Karena kepengurusan PBNU saat ini didominasi kekuatan partai tertentu maka menurut Romi hal itu tak mencerminkan khittah NU. Romy khawatir parpolisasi di PBNU akan mengurangi daya aktif pengurus, terutama para aktivis partai yang tersebar di partai-partai lain.

Romy mengaku PPP meletakan NU diatas segala-galanya. NU fungsinya merekatkan bukan penyekatan. “Karena telah terjadi parpolisasi maka potensi penyekatan akan muncul,” kata Romy.

Sejumlah kader NU yang pernah berkiprah di partai politik dan masuk dalam struktur PBNU periode 2015-2020 diantaranya politikus Partai Golkar seperti Slamet Effendy Yusuf dan Nusron Wahid. Slamet didaulat menjadi Wakil Ketua Umum PBNU periode 2015-2020. Sebelumnya, Slamet juga jadi salah satu Ketua PBNU periode 2010-2015.

Sedangkan Nusron, yang kini menjabat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dipercaya sebagai salah satu Ketua PBNU periode 2015-2020. Begitu juga Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf yang pernah berkiprah di PDI Perjuangan dan PKB juga didaulat jadi salah satu Ketua PBNU periode 2015-2020.

Sedangkan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masuk dalam struktur PBNU periode 2015-2020 seperti Helmy Faishal Zaini yang dipercaya sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen) PBNU. Setelah masuk dalam struktur PBNU, Helmy mundur dari jabatan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) namun tetap menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PKB. Secara kekerabatan, Helmy sangat dekat dengan Said karena masih besan Said.

ROFIUDDIN


Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

4 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

7 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

9 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

34 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

34 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

40 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

42 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

43 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

44 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

44 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya