Berdasarkan penelusuran penyidik Bareskrim, pengadaan itu percuma karena tidak digunakan Pelabuhan Tanjung Priok. Ternyata, sepuluh crane ini diperuntukkan bagi delapan pelabuhan di Indonesia antara lain, Bengkulu, Jambi, Teluk Bayur, dan Palembang. Namun, hingga kini crane beserta simulator dibiarkan menganggur. Adapun kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 54 miliar.

Kantor Lino berada di lantai tujuh gedung IPC di kawasan Pelabuhan. Lino yang mengtahui ruangannya digerebek, mengaku terkejut. Lino menegaskan tak ada yang salah dalam pengadaan 10 crane. Pengadaan itu hanya investasi kecil untuk investasi yang lebih besar. Proses pengadaan pun telah melalui proses lelang dan audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Baca juga:
Habis Ribut, Dor! Tentara Itu Tewas, Polisi-TNI Tegang Lagi
DITEMUKAN: Selain Tuhan Banyuwangi, Ini Tuhan dari Lumajang

Lino sempat mengancam mundur dari jabatannya. Ancaman itu disampaikan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil. "Ini contoh enggak baik untuk negeri ini. Kasih tahu Pak Presiden, kalau caranya begini saya berhenti saja besok," kata Lino kepada Sofyan melalui telepon.

Menurut Slamet, pernyataan Lino yang disampaikan kepada Sofyan hal yang tidak pantas disampaikan direktur utama perusahaan pelat merah. Seharusnya Kepala Bappenas dan Menteri BUMN, Rini Soemarno, memperingatkan Lino. Slamet juga menyesalkan aksi Lino yang mengeraskan percakapannya dengan Sofyan. "Tindakan itu arogansi berlebihan."

Baca juga: Kenapa Mourinho Keok Hadapi Deretan Pelatih Berinisial P?

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mempersilakan Lino mundur dari jabatannya. Hal terpenting, kata Badrodin, penegakan hukum berjalan terus dan Bareskrim tidak menghentikan kegiatan Pelindo sebagai ujung tombak perekonomian. "Tak ada urusannya. Silakan saja (mundur)," kata Badrodin, Sabtu, 29 Agustus 2015.

Selanjutnya: Lino tidak perlu marah...

<!--more-->

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya