Pernyataan Budi Waseso Jadi Ancaman bagi Calon Pemimpin KPK

Reporter

Editor

Zed abidien

Kamis, 27 Agustus 2015 15:31 WIB

Infografis "Kontroversi Budi Waseso". (Grafis: Unay)

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis antikorupsi meminta Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso segera membuka hasil tracking kepolisian terkait dengan calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik. Jika tidak, mereka menganggap pernyataan Budi Waseso sebagai ancaman kriminalisasi bagi para calon.

"Ini jelas ancaman. Bahaya. Kalau ada yang bermasalah, kenapa tidak langsung diseret ke penyelidikan dan penyidikan?" kata M. Isnur, dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, saat diskusi di kantor ICW, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2015.


Baca juga:
Betapa Seru Bila Tuhan, Nabi,dan Saiton di Palembang Bertemu
Mengaku Tuhan, Pria Sukabumi Suruh Orang Sembah Matahari



Isnur berpendapat, pernyataan tersebut merupakan intervensi kepolisian kepada panitia seleksi calon pemimpin KPK untuk meloloskan calon-calon dari lembaganya. Ia berharap pansel tetap netral terhadap hasil tracking itu.

Erwin Natosmal Oemar, dari Indonesia Legal Roundtable, meminta Kepolisian segera menindak calon-calon pemimpin yang bermasalah. "Sekarang harus clear. Jangan sampai ada kasus kriminalisasi Abraham Samad, Bibit, dan Chandra pada periode keempat ini," katanya.

Menurut dia, ancaman Kepolisian bisa jadi skenario untuk menyeret pemimpin KPK dalam kasus pidana masa lalu. "Jangan sampai kasus kecil-kecil yang sudah lama diungkap lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso bakal meminta pertanggungjawaban tim panitia seleksi calon pemimpin KPK yang dinyatakan lolos. Hal ini terkait dengan calon yang, menurut penulusuran Bareskrim, bermasalah tapi pansel justru meloloskannya.

"Saya akan tanya apakah rekomendasi kami dipakai atau tidak," kata Budi pada Selasa lalu. "Kami bekerja dengan benar, bukan main-main. Jangan sekedar formalitas saja minta rekomendasinya."

Hingga saat ini, 19 peserta telah menjalani wawancara tahap akhir calon pemimpin KPK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan sepuluh di antaranya bermasalah terkait dengan rekening mencurigakan. Budi mengaku belum mengetahui siapa yang lolos hingga saat ini dan siapa yang dinyatakan bermasalah menurut PPATK.

Bila pada akhirnya ada calon yang lolos hingga tahap akhir, padahal Bareskrim telah menyatakan salah satu di antaranya bermasalah, Budi menegaskan bahwa timnya akan tetap mengusutnya.

PUTRI ADITYOWATI | DEWI SUCI


Baca juga:
Ribut Nama Tuhan: MUI Bisa Keliru Bila Jejak Sejarah Sahih
Gugatan buat Prabowo Subianto Rp 108 M Dibawa ke Pengadilan

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

7 menit lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

14 menit lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

2 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

3 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

5 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

12 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

13 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

13 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

18 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

18 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya