TEMPO.CO, Blitar - Penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dipastikan tak berdampak apa-apa bagi kinerja birokrasi ataupun kondisi sosial masyarakat. Sebagian masyarakat justru menilai peran rezim pemerintah lama tak terlalu signifikan sehingga tak mempengaruhi kehidupan mereka.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Masykur mengatakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang seharusnya dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2015 sama sekali tak berdampak apa pun. Kinerja aparatur pemerintah juga akan tetap berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan pejabat pelaksana kepala daerah yang ditunjuk gubernur. “Tidak ada dampaknya sama sekali,” kata Masykur kepada Tempo, Senin, 24 Agustus 2015.

Dia memaparkan pergantian kepemimpinan melalui masa kekosongan bupati ini akan berdampak jika peran kepala daerah sebelumnya dengan jajaran luar sangat aktif. Sebab, hal itu tak bisa dilakukan pejabat pelaksana yang hanya berwenang melakukan mutasi pegawai tanpa kewenangan keluar. “Lha ini bupati lama tak pernah melakukan fungsi luar sehingga tak ada program yang akan mandek,” ujar Masykur menyindir.

Masykur mencontohkan, kasus sengketa wilayah antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Kediri dengan obyek puncak Gunung Kelud adalah bentuk konkret buruknya hubungan keluar yang dilakukan Bupati Herry Noegroho. Karena itu, dia optimistis pemerintahan rezim Herry Noegroho yang akan berakhir 31 Januari 2016 tak akan berdampak apa-apa bagi masyarakat Blitar.

Penilaian lebih ekstrem disampaikan aktivis antikorupsi Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Blitar, Mohammad Triyanto. Menurut dia, penundaan pilkada yang mengganjal majunya petahana kembali justru disambut gembira ribuan pegawai honorer di Kabupaten Blitar. “Sebab, selama ini inkumben menghambat pencairan honor mereka selama delapan bulan,” tutur Triyanto.

Dengan pemerintahan transisi di bawah pejabat pelaksana yang akan ditunjuk gubernur nanti, pembayaran honor para pegawai ini diharapkan bisa cair. Penundaan pilkada juga menghambat ambisi bupati untuk membentuk tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang tak berpihak pada nelayan dan petani.

Seperti diberitakan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tak berhasil menjaring lebih dari satu kandidat peserta pilkada. Meski telah melakukan perpanjangan pendaftaran hingga berulang kali, hanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerindra yang mengusung pasangan Rijanto-Marheinis Urip Widodo. Rijanto adalah Wakil Bupati Blitar, sedangkan Marheinis adalah Ketua DPRD Kabupaten Blitar.

HARI TRI WASONO