Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menandatangai pakta integritas saat melantik Penjabat (Pj) 5 Bupati walikota di Semarang, 5 Agustus 2015. Kelima Penjabat tersebut adalah daerah yang mengikuti pilkada serentak pada Desember nanti. TEMPO/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Semarang - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Rukma Setyabudi meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperbaiki cara berkomunikasi. “Tidak ada hujan tak ada angin tiba-tiba Ganjar mengeluarkan pernyataan yang tidak enak atau tidak pantas didengar,” kata Rukma Setyabudi, Senin, 24 Agustus 2015.
Rukma, yang juga politikus PDIP, menyatakan beberapa kali Ganjar mengeluarkan pernyataan miring yang seolah-olah ditujukan ke DPRD Jawa Tengah. Misalnya, beberapa waktu lalu sambutan Ganjar yang dibacakan Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko menyatakan DPRD harus membuktikan bukan sarang pengemplang uang rakyat.
Sambutan itu dibacakan saat acara Training of Trainers Sistem Integrasi Nasional Bagi DPRD Jawa Tengah. Belakangan, pihak Pemprov Jawa Tengah menyampaikan klarifikasi atas pernyataan itu. Sebelumnya, dalam sebuah acara di televisi swasta, Ganjar juga menyatakan ada permainan anggaran yang salah satunya melibatkan DPRD.
Menurut Rukma, DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah. Karena itu, cara komunikasi seperti itu tidak tepat. Pernyataan Ganjar juga mengakibatkan suasana tidak kondusif.
Rukma juga mencatat beberapa kebijakan Ganjar Pranowo tak melibatkan DPRD. Misalnya kebijakan uji coba sekolah lima hari untuk tingkat SMA dan sederajat.
Di lain pihak, Ganjar merasa komunikasi dengan DPRD cukup bagus. “DPRD mendukung beberapa kali. Jika ada beberapa hal tak setuju itu bagian political interplay yang sah-sah saja,” kata Ganjar.
Ia mencontohkan beberapa waktu lalu DPRD minta kenaikan pendapatan pajak motor hingga Rp 600 miliar. Karena target itu tak mungkin, Ganjar menawar ke DPRD. Ganjar turun tangan sendiri sehingga disepakati pendapatan pajak motor sebesar Rp 450 miliar.
Ganjar juga mengapresiasi anggota DPRD Jawa Tengah yang mau ikut pelatihan integritas dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Ini yang pertama kali. Saya sangat support,” kata Ganjar.
Bekas anggota DPR ini mengklaim eksekutif dan legislatif di Jawa Tengah sudah sepakat mengurangi kemungkinan kebocoran anggaran, baik oleh eksekutif maupun legislatif. “Tidak akan ada komisi-komisian. Tidak ada mengurangi project. Jika eksekutif-legislatif kompak, anggaran besar bisa diberikan ke rakyat.”
