TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla Husain Abdullah menganggap Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli telah membuat gaduh pemerintahan. "Bukannya membantu pemerintah, malah memperumit keadaan," ujarnya ketika dihubungi Tempo, Rabu, 19 Agustus.
Menurut Husain, seharusnya Rizal yang belum sepekan menjadi menteri tak perlu memperdebatkan proyek listrik 35 ribu Mega Watt. Apalagi sampai mengajak Jusuf Kalla berdebat di forum terbuka ihwal proyek tersebut. "Di mana logika dan etikanya? Mungkin dia sakit-sakitan?" ucapnya.
Untuk memahami masalah kelistrikan, kata Husain, Rizal hanya perlu belajar dari Kepala Subagian dari Perusahaan Listrik Negara. Tidak perlu mencari lawan debat sekaliber wakil presiden. Husain menjelaskan kapasitas pembangkit listrik yang saat ini dimiliki PLN hanya 45 ribu MW.
Untuk mencapai pertumbuhan 7 persen dalam setahun, dibutuhkan tambahan daya listrik 15 persen per tahun, sehingga setiap tahun Indonesia butuh tambahan daya 7.000 MW listrik. "Jika dikalikan lima tahun pemerintahan Jokowi-JK, maka jumlahnya bisa mencapai 35 ribu MW," katanya.
Penambahan daya listrik itu pun bersifat multiplier efek. Di antaranya sebagai fasilitas penunjang industri. Itu sebabnya, kata Husain, seharusnya Rizal Ramli membantu memikirkan cara untuk melakukan terobosan sehingga proyek tersebut dapat tercapai, bukan malah menantang Jusuf Kalla untuk berdebat.
Menurut Husain, tanpa listrik Indonesia akan "gelap". "Tanpa listrik, industri tidak bisa berjalan, serapan tenaga kerja rendah. Apa kita mau membiarkan seluruh kota di Indonesia harus merasakan pemadaman listrik bergilir?" tutur Husain. Husain juga mengatakan seharusnya Rizal bisa memanfaatkan kesempatan dengan bertanya pada saat sidang kabinet atau rapat terbatas tanpa harus berkomentar melalui media. Komentar Rizal yang mengatakan proyek tersebut tidak realistis, sama saja dengan memandang sebelah mata Presiden Jokowi. "Program listrik tersebut bukan semata pemikiran Pak JK," ujarnya pula.
