TEMPO.CO, Tarakan - Pemerintah Presiden Jokowi Widodo akan menggelontorkan dana Rp 16 triliun pada 2016 untuk membangun perbatasan. Membangun perbatasan merupakan salah satu program prioritas Jokowi yang tercantum dalam Nawacita.

"Arahan Presiden. Beliau ingin dalam dua tahun ini wajah perbatasan lebih bagus daripada negara tetangga," ujar Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan Triyono Budi Sasongko, Selasa, 18 Agustus 2015.

Tahun ini, kata Triyono, anggaran untuk mengelola perbatasan mencapai Rp 13,9 triliun. Dana itu memang tak begitu banyak bertambah, tapi, Triyono mengatakan, tambahan dana transfer daerah dan dana desa bisa digunakan untuk membangun perbatasan.

"Namun tidak dipaksakan karena daerah punya prioritas masing-masing," ujarnya.

Terdapat 187 daerah perbatasan yang menjadi lokasi prioritas pembangunan. Menurut Triyono, pembangunan akan dilakukan bertahap. Tiap tahun, 50 daerah dijadikan prioritas. "Targetnya, dalam tiga tahun sudah selesai," katanya.

Triyono, yang juga penjabat Gubernur Kalimantan Utara, mengatakan Kalimantan Utara akan digelontori dana sebesar Rp 1,4 triliun hanya untuk membangun perbatasan. Selama ini akses jalan menjadi masalah utama di perbatasan provinsi itu.

Contohnya di Long Nawang, Kayan Hulu, masyarakatnya lebih memilih berbelanja di Malaysia karena lebih mudah dijangkau. Kini, pemerintah mulai membangun jalan yang akan menembus hingga Samarinda, Tarakan, dan kota-kota besar lainnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan selain membangun jalan, pemerintah akan mendirikan puskesmas, sekolah, dan pasar, sehingga masyarakat yang tinggal di perbatasan mendapat jaminan mata pencarian, akses kesehatan, dan akses pendidikan. "Intinya, wajah perbatasan kita harus lebih baik daripada Malaysia, Singapura, dan Filipina," ujarnya.

TIKA PRIMANDARI