Elanto Hadang Konvoi Moge, Ini Analisis Kerabat Keraton

Reporter

Editor

Zed abidien

Selasa, 18 Agustus 2015 16:45 WIB

Elanto Wijoyono memberhentikan laju konvoi motor gede (moge) di perempatan Condong Catur, Yogyakarta, 15 Agustus 2015. Selain melanggar lalu lintas, menurut Elanto, aksi konvoi moge juga telah menggangu pengendara jalan raya lainnya. youtube.com

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kerabat Keraton Yogyakarta, Gusti Bendoro Pangeran Hario Prabukusumo, menuturkan insiden penghadangan konvoi sepeda motor gede di Yogyakarta oleh aktivis Elanto Wijoyono akhir pekan lalu seharusnya tak perlu terjadi.

“Ada dua persoalan yang belum selesai, ada sisi kecemburuan sosial dan sisi arogansi, sehingga muncul gesekan,” ujar Prabukusumo, Selasa, 18 Agustus 2015.

Adik tiri Raja Keraton Sri Sultan Hamengku Buwono X itu menilai selama ini masyarakat, terutama kaum tak berpunya, masih terpisah dengan ketimpangan sosial ekonomi tajam antara si kaya dan miskin. Pemerintah juga belum mampu menyeimbangkan kondisi sosial tersebut karena masih adanya berbagai praktek korupsi yang menghambat kesejahteraan.

“Kecemburuan ini makin menjadi saat muncul tindakan mengarah arogansi, misalnya pengendara motor gede yang karena dikawal polisi lalu dianggap duwe dalane dewe (memiliki jalan sendiri),” kata Prabu.

Ia pun meminta setiap pihak paham dua persoalan tersebut sehingga tak memicu gesekan. “Konvoi silakan, tapi yang tertib dan tak menyalahi aturan,” tutur Prabu.

Atas aksi penghadangan oleh Elanto terhadap konvoi motor gede itu, Prabukusumo pun tak ingin membela salah satu pihak. Namun ia mengingatkan, di tengah situasi ekonomi yang masih karut-marut saat ini, mesti ada solidaritas sosial yang dikedepankan. Misalnya, menghilangkan watak selalu minta diistimewakan karena berpunya.

“Meskipun saya dengar kalau naik motor gede itu juga susah diajak jalan pelan, terlalu berat kalau ditahan kaki orang kita, saya enggak tahu benar-tidak info itu karena belum pernah dan tak ingin punya (moge) karena mahal,” ujar bos perusahaan iklan dan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia DIY itu.

PRIBADI WICAKSONO

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

2 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

4 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

4 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya