TEMPO.CO , Yogyakarta : Sejumlah pakar peternakan sepakat akan mendorong Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Peternakan Indonesia (FPPTPI) agar "turun gunung" terlibat memperbaiki kesemrawutan tata niaga sapi nasional. Kesepakatan itu muncul seusai diskusi "Menemukan Jalan Keluar Kemelut Per-sapian dan Daging Sapi", yang digelar oleh Forum Dekan Peternakan se-Indonesia dan Pengurus Besar Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI), di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Ahad, 16 Agustus 2015.

Ketua Pusat Kajian Peternakan dan Perikanan Universitas Andalas, Jafrinur menyatakan akan membawa usulan ini di pertemuan nasional FPPTPI pada awal 2016 mendatang. Menurut dia FPPTPI perlu membantu pemerintah dalam memperbaiki akurasi data sektor peternakan sapi di Indonesia. "Semua fakultas dan kampus peternakan bisa bergerak melakukan survei kondisi populasi sapi secara nasional," kata Jafrinur.

Menurut Jafrinur, banyak pakar peternakan menganggap krisis suplai daging sapi terulang lagi pada tahun ini karena pemerintah tidak membuat kebijakan berdasar data sektor peternakan sapi yang akurat. Data itu termasuk perhitungan mengenai keseimbangan antara angka populasi sapi lokal, persediaan sapi dan daging impor dengan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia. "Sumber masalah (krisis daging sapi) adalah data."

Dekan Fakultas Peternakan UGM, Ali Agus mengatakan survei yang rencananya akan melibatkan mahasiswa peternakan, itu bisa memakai metode pengunggahan data real time sehingga tidak memerlukan waktu lama. Selain itu, metode pengambilan data juga berdasar pada studi ilmiah di bidang peternakan sehingga meminimalisir kesalahan kategorisasi jenis sapi yang beragam.

"Bisa memperbaiki data populasi sapi nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan angka koefisiensi di sektor peternakan sapi," kata dia.

Krisis daging sapi tahun ini, menurut Ali, mengulang peristiwa gejolak serupa yang terus berulang selama belasan tahun terakhir. Penyebabnya hampir seragam karena bermula dari kebijakan yang keluar berdasar perkiraan tidak akurat pada kemungkinan angka permintaan daging sapi dan kapasitas penyediaannya. "Antara suplai dan demand selalu tidak seimbang."

Dia menambahkan gejolak harga sapi berulang pada pertengahan tahun ini karena pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan impor di waktu yang tidak tepat. Pembatasan impor sapi pada triwulan ketiga tahun ini keluar di periode ketika peternak lokal menahan penjualan sapi karena mendekati Hari Raya Idul Adha.

"Sementara itu, sapi yang diimpor pada triwulan kedua, yakni dengan kuota 100.000 ekor, belum mengalami proses penggemukan sesuai regulasi atau minimal lebih dari 120 hari," ucap Ali.

Ali menyesalkan krisis sapi sekarang malah berujung pada salah tafsir terhadap wacana penimbunan dan penggemukan ternak impor. Sapi bakalan impor, menurut dia, memang harus "ditimbun" terlebih dahulu untuk proses penggemukan.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM