Menteri Puan Tegaskan Sudah Mundur dari DPR  

Reporter

Editor

Febriyan

Jumat, 14 Agustus 2015 14:06 WIB

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Puan Maharani memberikan sambutan dan keterangan terkait kartu sakti Jokowi yang dibagikan kapada warga di kantor Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang, Jawa Timur, 21 Mei 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan Puan Maharani menegaskan sudah mundur sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. "Saya dan Pak Tjahjo sudah melakukan proses administrasi," kata Puan seusai penyampaian pidato kenegaraan di Gedung DPR, Jumat, 13 Agustus 2015.

Puan juga memastikan bahwa Sekretaris Kabint yang baru saja dilantik, Pramono Anung juga akan segera mundur dari DPR. "Kalau Mas Pram kan baru satu hari. Tapi harusnya juga sudah melakukan proses administrasi," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal DPR belum menerima surat pengunduran diri Puan Maharani sebagai anggota DPR. Seharusnya, setelah diangkat sebagai menteri Puan langsung mengundurkan diri dan dilakukan proses pergantian antar waktu.

Selain Puan, Sekretaris Kabinet yang baru dilantik beberapa hari lalu, Pramono Anung juga belum menyerahkan surat pengunduran diri. Namun, Fadli ZOn memastikan keduanya saat ini sudah tak lagi menerima fasilitas sebagai anggota DPR. "Sudah saya cek, gaji ditahan," kata, Fadli, yang juga politikus Partai Gerindra.

Pramono Anung masuk dalam enam menteri baru kabinet kerja Presiden Joko Widodo. Enam menteri baru yang dilantik yaitu Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, Rizal Ramly sebagai Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan yang akan merangkap jabatan sebagai Menkopolhukam dan Kepala Kantor Staf Presiden.

Sofjan Djalil juga dilantik untuk menggantikan Andrinof Chaniago sebagai Kepala Bappenas sementara Rachmat Gobel digantikan oleh Thomas Lembong. Pramono Anung diangkat untuk menggantikan Andi Widjajanto.

ANANDA TERESIA


BERITA TERKAIT:


Fahri : Jangankan Mereshuffle, Mengevaluasi Puan pun Tidak Berani

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

13 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya