Fadli Zon Tuding Jokowi Bohong soal Konflik Partai

Reporter

Jumat, 14 Agustus 2015 12:36 WIB

Politikus Gerindra, Fadli Zon, memberikan keterangan kepada media usai menggelar pertemuan tertutup di Bakrie Tower, Jakarta, 29 Januari 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengkritik pidato Presiden Joko Widodo atau Jokowi tentang sikap pemerintah menghadapi konflik internal partai politik. Dalam pidatonya, Jokowi memastikan pemerintah mengambil posisi netral.

"Kalau mau persatuan diselesaikan dong, jangan dipecah belah. Jangan apa yang diomongkan dan dilaksanakan berbeda," ujar Fadli di gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 14 Agustus 2015.

Baca: Puan Selamat dari Reshuffle, Analis: Kan Anak Mega!

Menurut Fadli, masih ada kesenjangan antara kata dan perbuatan Jokowi. Apabila semua perkataan Jokowi dilaksanakan, Fadli berjanji akan mendukungnya. "Kata-kata bagus, tapi berbeda (prakteknya). Berkali-kali menekankan persatuan, tapi prakteknya tak tercermin," ujar dia.

Dalam pidato yang disampaikan di depan anggota MPR dan undangan, Jokowi menegaskan posisi netral pemerintah menghadapi persoalan internal di beberapa partai politik. "Khusus untuk ranah politik, terutama menyangkut pertentangan internal di beberapa partai politik, pemerintah bersikap netral dan berharap persoalan yang ada bisa diselesaikan dengan baik," ujar Jokowi.

Selain perkara politik, ia juga mengakui masih banyak persoalan selama sepuluh bulan menjabat presiden. "Sampai hari ini ketidakstabilan harga pangan masih terjadi, kesenjangan kaya dan miskin dan antarwilayah masih terbuka," kata dia.

Jokowi juga menyinggung korupsi yang masih terjadi dan penegakan hukum yang belum kokoh. "Saya berharap lembaga negara makin kuat dalam memberantas korupsi sebagai bagian dari perwujudan akuntablitas dan transparansi pemerintahan," ujar dia.



Simak: RESHUFFLE KABINET: Pram Masuk, Tapi Mega Gagal Gusur Rini?

Dalam kesempatan tersebut Jokowi memuji kinerja lembaga tinggi negara yang dianggap telah bekerja maksimal. Ia juga meminta lembaga negara untuk saling bersinergi. "Kita juga berkewajiban untuk saling menjaga kewibawaan lembaga-lembaga negara, saling bersinergi, dan meningkatkan kepercayaan publik nasional maupun internasional. Ingat, kita sedang berjuang untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia," katanya.



Jokowi membacakan pidato dalam sidang tahunan MPR RI tahun 2015 pada pukul 08.00. Setelah itu, Jokowi akan membacakan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-70 RI pada pukul 09.45. Pada pukul 14.00, Presiden akan menyampaikan pidato RUU APBN tahun anggaran 2016 disertai nota keuangan pada rapat paripurna pembukaan masa sidang I DPR tahun sidang 2015-2016.

TIKA PRIMANDARI





Berita Menarik Lainnya
TERUNGKAP: Paus Fransiskus Tak Ingin Jadi Paus, Naksir Cewek
Fadli Zon Tuding Jokowi Bohong soal Konflik Partai
Belum Seminggu Menjabat, Rizal Ramli Picu Tiga Kontroversi

Advertising
Advertising

Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

8 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

6 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya