Tak Hadir di Pidato Presiden Jokowi, ke Mana SBY?

Reporter

Editor

Elik Susanto

Jumat, 14 Agustus 2015 10:48 WIB

SBY dan Jokowi. AP/Mark Baker

TEMPO.CO, Jakarta - Susilo Bambang Yudhoyono tak kelihatan hadir dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2015. Presiden RI 2004-2014 ini dikabarkan sedang mengikuti seminar di luar negeri.

Namun Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul belum mengetahui persis alasan ketidakhadiran bosnya. "Saya enggak tahu. Belum koordinasi, coba tanya Mas Ibas," kata Ruhut di Kompleks Parlemen Senayan.

Ibas yang dimaksud Ruhut adalah Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono yang tak lain anak SBY. Ia hadir dalam pidato Jokowi, tapi belum memberikan keterangan kepada wartawan.

Ruhut diserbu wartawan saat jeda sidang paripurna sesi pertama setelah pidato kenegaraan Jokowi tentang peran lembaga tinggi negara. Mantan juru bicara Partai Demokrat itu berkilah SBY tak hadir karena sedang menjadi pembicara seminar di luar negeri.

Ia mengaku baru akan bertemu dengan SBY pada pembekalan kepala daerah Partai Demokrat pada 27 Agustus 2015. "Di acara itu pasti datang," kata Ruhut.

Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, mantan wakil presiden Try Sutrisno, sejumlah menteri Kabinet Kerja, dan perwakilan lembaga tinggi negara hadir dalam sidang ini. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga turut mendengarkan pidato Jokowi, meski datang terlambat.

Presiden Joko Widodo berpidato tiga kali di Kompleks Parlemen Senayan hari ini. Pertama, Jokowi pidato menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Agenda kedua adalah pidato peringatan hari kemerdekaan ke-70. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman juga akan membuka masa sidang pertama tahun 2015-2016.

Terakhir adalah rapat paripurna pembukaan masa sidang I Dewan Perwakilan Rakyat periode 2015-2016 oleh Ketua DPR Setya Novanto. Jokowi akan menyampaikan tanggapan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 beserta Nota Keuangan. Kemudian dokumen tersebut akan diserahkan Jokowi ke DPR dan DPD.

PUTRI ADITYOWATI


Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

13 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

16 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

20 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

23 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya