PNG Minta Bendera Merah Putih Diturunkan, Ini Respons Papua  

Reporter

Kamis, 13 Agustus 2015 17:00 WIB

Tentara berjaga dan memeriksa pelintas batas di perbatasan Indonesia - Papua Nugini, 26 Juli 2015. Sebuah alat pemantau baru yang dapat berputar 360 derajat, telah terpasang beberapa minggu sebelum Lebaran. TEMPO/Maria Rita Hasugian

TEMPO.CO, Jayapura - Sebanyak 14 anggota tentara Papua Nugini yang berseragam loreng dan bersenjata meminta warga Indonesia yang bermukim di Yakyu, Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua, menurunkan bendera Merah Putih yang sedang dikibarkan.

"Alasannya, pemukiman di kampung itu dianggap masuk di wilayah negara Papua Nugini. Ini laporan yang saya terima dari ketua RT setempat yang diminta dan diperintahkan untuk menurunkan bendera. Para warga kami di daerah itu dan aparat mereka ternyata tidak tahu batas-batas wilayah dua negara," kata Kepala Badan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua Suzana Wanggai, Kamis, 13 Agustus 2015.

Menurut Suzana, pemukiman Yakyu jelas masuk di wilayah Indonesia, yakni di Kabupaten Merauke. Warga yang menghuni kampung dan pemukiman itu kebanyakan berasal dari Suku Kanum bermarga Maywa. Mereka pernah eksodus tahun 80-90-an ke Kampung Weyam, Papua Nugini. Pemukiman itu dihuni 19 kepala keluarga atau 74 jiwa sejak 22 Juni 2011. "Mereka juga sudah memiliki KTP dari Pemerintah Kabupaten Merauke sejak bulan lalu,” katanya.

Suzana berpendapat peran diplomasi sangat diperlukan untuk mengatasi hal-hal seperti ini di wilayah perbatasan. Salah satunya akan dibawa ke forum dua negara dan dibahas bersama-sama. “Sebab, kedua negara nantinya akan melakukan investigasi bersama, lalu bisa juga melakukan pengukuran kembali terhadap batas-batas wilayah di dua negara itu. Join visit, join sosialisasi, join verifikasi dan lainnya perlu dilakukan mengatasi hal seperti ini,” ia menjelaskan.

Walau ada kejadian seperti ini, kata Suzana, situasi di perbatasan Papua dengan Papua Nugini pada umumnya lebih kondusif. "Jika terjadi masalah masih bisa dilakukan dengan dialog. Situasi ini mungkin agak sedikit berbeda dengan wilayah perbatasan lain di Indonesia, misalnya dengan Malaysia," tuturnya.

Assintel Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Arm Syafei Kasno membenarkan peristiwa itu. "Tentara Papua Nugini mengklaim karena daerah itu netral, maka harus dikibarkan dua bendera dari dua negara, yakni bendera Indonesia dan bendera Papua Nugini," katanya kepada wartawan saat ditemui di sela-sela kegiatan Loma Kuliner Nusantara dan Fashion Show di Makodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura, Kamis, 13 Agustus 2015.

Menurut Kasno, sebenarnya wilayah itu adalah milik Indonesia. Tapi karena ada beberapa warganya yang berasal dari Papua Nugini, maka tentara Papua Nugini minta bendera Indonesia diturunkan. Jika ingin dikibarkan pun harus bersamaan dengan bendera Papua Nugini. "Saat ini ada penempatan sepuluh orang di dalam Pos Yakyu untuk menghindari terjadinya penurunan bendera Merah Putih kembali," ujarnya

Sebenarnya, kata Kasno, ada sebanyak tujuh kampung yang berada atau terletak persis di wilayah di perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini. "Wilayah-wilayah ini masih mengalami perdebatan soal status kewarganegaraan bagi penduduknya. Tujuh kampung itu adalah Yakyu, Detto, Diggo, Bankin, Kugo, Mutimangge, dan Lama yang terletak di Distrik Waropoko," ia menjelaskan.

CUNDING LEVI

Berita terkait

Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

5 September 2023

Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

Uji coba paspor digital diberlakukan ke beberapa kota di Inggris, yakni London, Edinburgh, atau Manchester. Diusulkan untuk negara-negara Uni Eropa.

Baca Selengkapnya

Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

28 Desember 2022

Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

Pembangunan telah dijalankan di berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, kelistrikan, hingga kualitas lingkungan.

Baca Selengkapnya

BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

5 Agustus 2022

BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

Presiden mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara.

Baca Selengkapnya

Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

17 April 2022

Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

Pemerintah Provinsi Papua akan memulangkan 142 mahasiswanya yang kuliah di luar negeri karena tidak menyelesaikan studi tepat waktu.

Baca Selengkapnya

Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

12 Desember 2021

Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

Pemkab dan Pemkot di Papua akan mendapatkan kewenangan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) lebih besar dari Pemprov.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan

12 September 2021

Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan

Mahfud Md meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai tindakan kriminal di pos lintas batas negara (PLBN).

Baca Selengkapnya

BPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini

9 Juni 2021

BPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini

BPKN menyatakan pintu masuk produk luar negeri (impor) ke Provinsi Kepri sangat terbuka lebar

Baca Selengkapnya

KPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua

20 Mei 2021

KPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua

KPK dan Seknas Fitra memberikan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan oleh Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Petani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis

6 Mei 2021

Petani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis

Seorang petani Belgia memindahkan batu patok perbatasan berusia 200 tahun sejauh 2 meter ke wilayah Prancis dan memperluas luas wilayah Belgia.

Baca Selengkapnya

Cegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara

21 April 2020

Cegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara

Menangkal Covid-19, NTT tutup perbatasan negara untuk perlintasan orang, tapi tidak untuk lalu lintas angkutan logistik.

Baca Selengkapnya