Kiri-kanan: Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Jalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution berbincang usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai perombakan Kabinet Kerja sarat dengan kompromi politik antara Presiden Joko Widodo dan partai koalisi. Jokowi dinilai sudah tak tahan menanggapi desakan dan tekanan kepentingan partai pendukung untuk kursi pemerintahan.
"Dengan kompromi, Jokowi berharap tak ada lagi rongrongan," kata Bambang melalui pesan pendek, Rabu, 12 Agustus 2015.
Salah satu yang dia soroti adalah pencopotan Andi Widjajanto dari kursi Sekretaris Kabinet dan Andrinof Chaniago dari jabatan Kepala Bappenas. Dua tokoh ini justru orang dekat dan sosok kepercayaan Jokowi sejak proses pemilihan presiden. "Sepertinya mereka diminta mengalah," ujar Bambang.
Sebagai gantinya, Jokowi memasukkan politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung, ke posisi Sekretaris Kabinet. Jokowi dinilai terpaksa melakukan perombakan karena kabinet juga baru berumur 10 bulan.
Soal sektor ekonomi, Bambang tak banyak memberikan kritik mengenai nama-nama baru yang muncul. Ia mengatakan situasi ekonomi di luar dan dalam negeri tengah mengalami masalah, dari persoalan perang valuta antara Cina dan Amerika Serikat hingga tingginya harga daging sapi.
"Para menteri ekonomi harus waspada dan merespons masalah-masalah dengan strategi dan kebijakan yang tepat," tuturnya.
Hari ini, Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mencopot dan melantik enam menteri dalam Kabinet Kerja. Darmin Nasution diangkat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian; Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman; Menteri Perdagangan Thomas Lembong; Kepala Bappenas Sofyan Djalil; dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
