TEMPO.CO, Bogor - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di sejumlah daerah merupakan risiko yang harus ditanggung jika hingga batas akhir perpanjangan pendaftaran masih ada daerah yang bercalon tunggal. "Ya risiko. Ya ditunda lalu sempurnakan undang-undangnya," kata Zulkifli di Istana Bogor, Selasa, 11 Agustus 2015.
Zulkifli mengatakan revisi undang-undang yang mengatur calon tunggal merupakan satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah calon tunggal di kemudian hari. Ia menegaskan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) bukan solusi yang tepat. Ia mengatakan revisi undang-undang seharusnya dilakukan sebelum 2017.
Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan draf perpu seandainya presiden berniat menerbitkannya. Tapi, hingga kini, Yasonna mengatakan presiden belum memberi instruksi untuk menerbitkan perpu. "Isi perpunya mengantisipasi keadaan yang ada. Sudah kita siapkan, kita lihat sesuai situasi terakhir," katanya.
Hari ini merupakan batas terakhir masa perpanjangan pendaftaran pilkada. Sejumlah daerah masih bercalon tunggal. Dua kota yang tadinya bercalon tunggal sudah memiliki calon baru yakni Kota Surabaya dan Kabupaten Pacitan. KPU memperpanjang masa pendaftaran atas rekomendasi dari Bawaslu.
ANANDA TERESIA
Berita terkait
Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya
1 hari lalu
Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.
Baca SelengkapnyaPolisi Tangkap Eks Manajer Restoran Hotman Paris yang Bawa Kabur Uang Rp172 Juta
1 hari lalu
Tersangka berinisial FA diduga membawa kabur uang di restoran Hotmen milik pengacara Hotman Paris
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura
1 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaZulhas Revisi Permendag Pembatasan Barang Bawaan Impor, Angin Segar bagi Pelaku Bisnis Jastip?
2 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang, tidak ada lagi pembatasan barang.
Baca SelengkapnyaHarga Pangan Diklaim Normal, Zulhas: Kalau Terlalu Murah Petaninya Bangkrut
2 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim sejumlah harga pangan telah berangsur normal. Yang mahal tinggal gula pasir.
Baca SelengkapnyaMendag Zulkifli Hasan Tepis Larangan Warung Madura Buka 24 Jam
2 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menepis isu pelarangan operasional warung madura selama 24 jam.
Baca SelengkapnyaKala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN
3 hari lalu
Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.
Baca SelengkapnyaPAN Mau Terima Jokowi dan Gibran Setelah Dipecat PDIP
3 hari lalu
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengaku dirinya sudah berulang kali menyampaikan bahwa PAN membuka pintu untuk Jokowi dan Gibran.
Baca SelengkapnyaKisah Besi Beton 'Banci' Produksi Investor Asal Cina yang Disidak Zulhas
4 hari lalu
Mendag Zulkifli Hasan menginspeksi mendadak sebuah pabrik baja milik investor Cina yang meproduksi baja ilegal tidak sesuai SNI.
Baca SelengkapnyaZulhas Ungkap Asal Mula Ditemukannya Baja Ilegal Produksi Pabrik Milik Cina
4 hari lalu
Sebuah pabrik baja Cina, PT Hwa Hok Steel, terungkap memproduksi baja tulangan beton tidak sesuai SNI sehingga produk mereka dinyatakan ilegal.
Baca Selengkapnya