Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, 2 Februari 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Sleman - Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan mengajak akademikus Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta mencari solusi penuntasan konflik agraria lewat riset di sejumlah daerah. Dia meminta lembaga riset segera mengirim proposal penelitian yang akan dibiayai oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
"Saya berharap, pekan depan sudah ada pengajuan proposal," kata Ferry usai pelantikan dirinya sebagai anggota kehormatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi (Kapti) Agraria di STPN Yogyakarta pada Sabtu, 8 Agustus 2015.
Dia menjelaskan riset itu harus didesain untuk mendukung pembuatan kebijakan yang dikeluarkan kementeriannya dalam menuntaskan banyak kasus konflik agraria. Lokasi penelitian, direkomendasikan di sejumlah daerah di Indonesia yang paling rawan dengan konflik kepemilikan lahan. "Ini kebutuhan untuk pembuatan kebijakan," kata Ferry.
Menurut Pelaksana Tugas Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Bambang Suyudi, riset ini akan berfokus meneliti beragam peluang solusi penyelesaian banyak kasus sengketa agraria. Penelitian akan digelar di Sumatera Utara, Batam, Palangkaraya, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Pemilihan lokasi penelitian itu berdasar pada rekomendasi Kementerian Agraria.
Fokus riset adalah meneliti sengketa yang berkaitan dengan lahan dengan status kepemilikan hak guna usaha (HGU), tanah ulayat atau adat dan tanah milik masyarakat. Di banyak daerah lokasi penelitian, tiga jenis lahan itu seringkali menjadi obyek sengketa. "Targetnya, ada hasil rekomendasi mengenai solusi dalam bentuk kebijakan," kata dia.
