3 Rekomendasi Politik Din Syamsuddin untuk Muhammadiyah  

Reporter

Rabu, 5 Agustus 2015 16:07 WIB

Din Syamsuddin. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Dua hari jelang pergantian kepengurusan, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menitipkan tiga rekomendasi untuk kebijakan politik kepada para peserta Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar. Din berharap usulan itu dibahas oleh para peserta pada rangkaian sidang sembari menunggu hasil penghitungan suara pemilihan formatur, Kamis besok.

“Ada tarikan kuat kepada Muhammadiyah untuk mendukung partai politik. Ini mengurangi penerapan khitah Makassar. Karena itu saya mengajukan tiga opsi agar Muhamammadiyah meneguhkan jati dirinya,” kata Din pada konferensi pers di arena muktamar, kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Rabu, 5 Agustus 2015. Khitah yang dimaksud adalah hasil keputusan Muktamar ke-38 di Makassar, yang menegaskan bahwa Muhammadiyah bersikap netral, tidak terlibat aktif serta tidak terafiliasi dengan partai politik mana pun.

Din menyebutkan, tiga rekomendasi politik sudah diucapkan pada pidato iftitah, sebagai rangkaian awal muktamar, Senin malam lalu. Dari tiga opsi, yang pertama adalah menekankan bahwa Muhammadiyah tetap pada jati diri kulturalnya. Yakni mengembangkan politik moral dan tidak aktif pada kegiatan politik praktis, seperti khitah 44 tahun lalu.

Pilihan kedua, Din melanjutkan, Muhammadiyah tetap pada gerakan kultural untuk dakwah pencerahan. Adapun aspirasi politik 35 juta warga Muhammadiyah disalurkan dengan mendirikan amal usaha berupa partai politik di luar ormas. “Atau membina hubungan dengan partai politik lain, yang harus ditegaskan bahwa harus mengikuti Muhammadiyah. Baik menentukan pimpinan atau calon pada pemilu,” ujarnya.

Pilihan terakhir yang diusulkan Din adalah Muhammadiyah tetap pada gerakannya selama ini, serta menyikapi politik secara rasional. Bentuknya dengan membuat perjanjian dengan partai politik tertentu secara ad hoc. Setiap daerah bisa dibebaskan menentukan mitra, dengan konsekuensi partai bersangkutan mesti memperjuangkan nilai kemuhammadiyahan.

Menurut Din, muktamar di Makassar sebagai tempat lahir khitah 1971 sangat tepat untuk menegaskan sikap politik Muhammadiyah. Sebab itu disebut sesuai dengan salah satu slogan muktamar kali ini, yakni “Dari Makassar ke Makassar”.

Adapun bentuk rekomendasi, bisa dilanjutkan dengan menerbitkan khitah baru ataupun berbentuk rekomendasi. “Yang jelas, selesai muktamar di Makassar, jangan lagi ada kesangsian dalam menyikapi pandangan politik.” Dia juga memastikan bahwa Muhammadiyah tetap pada tujuannya sebagai gerakan pencerahan di bidang dakwah untuk umat.

AAN PRANATA

Berita terkait

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

1 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

3 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat

Baca Selengkapnya

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

4 hari lalu

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

8 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

8 hari lalu

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

9 hari lalu

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

9 hari lalu

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Putusan Sengketa Pilpres 2024, Din Syamsuddin: Apapun Keputusannya Bukan Kiamat

11 hari lalu

Putusan Sengketa Pilpres 2024, Din Syamsuddin: Apapun Keputusannya Bukan Kiamat

Din Syamsuddin meminta agar masyarakat menahan diri atas apapun keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

H-3 Putusan Sengketa Pilpres: Demo AMIN hingga Karangan Bunga Pendukung Prabowo-Gibran

14 hari lalu

H-3 Putusan Sengketa Pilpres: Demo AMIN hingga Karangan Bunga Pendukung Prabowo-Gibran

H-3 putusan sengketa Pilpres 2024 di MK terjadi demo, pengiriman karangan bunga hingga keamanan diperketat.

Baca Selengkapnya