Kasus Ilham Arief, KPK Dituding Belum Tahu Kerugian Negara

Reporter

Rabu, 5 Agustus 2015 11:14 WIB

Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, mengenakan rompi tahanan saat di dalam mobil sebelum meninggalkan gedung KPK, Jakarta, 10 Juli 2015. KPK resmi menahan Ilham sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi dituding tidak memiliki angka kerugian keuangan negara kasus dugaan korupsi dalam kerja sama Pemerintah Kota Makassar dengan Perusahaan Daerah Air Minum Makassar yang melibatkan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Kasus ini juga melibatkan Hengky Widjaja, Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja, yang sudah ditetapkan tersangka.

Pengacara Hengky, Arfa Gunawan, mengklaim mendapat informasi dari penyidik KPK bahwa perkara tersebut belum mendapatkan angka kerugian dari Badan Pemeriksa Keuangan. "Penyidik menyebut angka kerugian negara belum ada. Artinya belum ada bukti keterlibatan klien kami. Belum bisa ditunjukkan perbuatan klien kami yang merugikan negara," kata Arfa di Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu, 5 Agustus 2015.

Hengky, menurut Arfa, bakal segera disidang. Pada pemeriksaan Selasa kemarin, 4 Agustus 2015, penyidik menyampaikan akan memeriksa Hengky satu kali lagi. "Tapi hingga sekarang, saya sebagai kuasa hukum masih bingung kerugian negara yang dituduhkan KPK itu seperti apa. Belum ada bukti maupun pertanyaan yang mengarah ke sana," ujar Arfa.

Hengky terseret kasus tersebut berbarengan dengan Ilham Arief Sirajuddin. KPK menduga Hengky-Ilham melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sehingga menimbulkan penyalahgunaan wewenang, seperti diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Arfa yakin kliennya tidak terlibat korupsi. "Perusahaan Hengky cuma menjual debit air," kata dia. "Perusahaan Hengky bukan hanya berbisnis di Makassar, di daerah lain juga sama. Mereka memakai harga pasaran di setiap daerah."

KPK pernah meminta hasil audit BPK terhadap kondisi keuangan PDAM Makassar 2012. Berdasarkan audit itu, ditemukan kerugian keuangan negara sekitar Rp 38 miliar dalam kerja sama PDAM dengan PT Traya Tirta Makassar. BPK juga menemukan adanya potensi kerugian keuangan negara dalam tiga kerja sama PDAM dengan pihak swasta lain, yaitu PT Bahana Cipta, PT Multi Engka Utama, dan PT Baruga Asrinusa Development.

MUHAMAD RIZKI

Berita terkait

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

1 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 hari lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

2 hari lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

2 hari lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

2 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

2 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

3 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya