TEMPO.CO, Serang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten telah mengagendakan rapat paripurna tentang pemberhentian Gubernur Banten non-aktif Ratu Atut Chosiyah pada Kamis, 6 Agustus 2015.
Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengatakan rapat paripurna tersebut digelar untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden tentang Pemberhentian Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten. "Agenda paripurnanya nanti pemberhentian Bu Atut, pengangkatan Rano jadi gubernur, dan pemberhentian Rano sebagai wakil gubernur," ujar Asep pada Rabu, 5 Agustus 2015.
Asep menjelaskan hasil paripurna tersebut nanti akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri. "Setelah DPRD menyampaikan hasil paripurna, selanjutnya itu menjadi tugas pemerintah pusat. Kita tinggal menunggu saja," kata Asep.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur Banten Rano Karno mengatakan setelah dirinya resmi dilantik menjadi Gubernur Banten definitif, dia akan segera merombak pejabat di lingkungan Pemprov Banten.
"Selain memang ada beberapa yang pensiun, ada juga SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang harus diremajakan," ujar Rano.
Menurut Rano, ada beberapa agenda penting yang harus segera dikerjakan usai dirinya resmi duduk sebagai orang nomor satu di Banten, antara lain pembentukan Bank Banten serta penyerapan anggaran dan infrastruktur. "Hal pertama yang saya lakukan adalah percepatan penyerapan anggaran. Itu target yang harus dilakukan," katanya.
WASI'UL ULUM
Berita terkait
Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik
5 hari lalu
Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.
Baca SelengkapnyaPembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi
8 hari lalu
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
11 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
39 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca SelengkapnyaKaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen
47 hari lalu
Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.
Baca SelengkapnyaWilliam Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya
50 hari lalu
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya
Baca SelengkapnyaWayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan
55 hari lalu
Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan
4 Maret 2024
Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.
Baca SelengkapnyaMeninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar
4 Maret 2024
Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan
2 Maret 2024
Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.
Baca Selengkapnya