Gerry, Anak Buah OC Kaligis, Jadi Justice Collaborator  

Reporter

Editor

Febriyan

Selasa, 4 Agustus 2015 18:33 WIB

Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 27 Juli 2015. Gatot dimintai keterangan sebagai saksi atas kasus dugaan suap hakim PTUN Medan dengan tersangka M. Yagari Bhastara alias Gerry. TEMPO/Eko Siswono

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan status 'justice collaborator' untuk anak buah pengacara kondang Otto Cornelis 'OC' Kaligis, M. Yagari Bhastara alias Gerry, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyuapan hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

"Terhadap permintaan saudara Gerry, kemarin diusulkan oleh penyidik untuk bisa diterima," ujar Pimipinan KPK, Johan Budi SP usai acara ulang tahun Indonesia Corruption Watch di Balai Kartini, Selasa, 4 Agustus 2015.

Menurut Johan, pertimbangan tim penyidik memberikan status tersebut untuk Gerry adalah karena dia bersedia kooperatif selama pemeriksaan. Dia juga membuka dengan terang kasus penyuapan tersebut. "Dia memberikan banyak informasi," ujarnya.

Meskipun mendapat status 'justice collaborator', Gerry tidak mendapat jaminan mendapat keringanan hukuman di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi nanti. "KPK tidak berwenang. KPK hanya mengurusi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan," ujar Johan. Namun, jika Gerry tetap bisa kooperatif hingga masa penuntutan, menurut Johan, penuntut umum pada KPK akan memberikan tuntutan hukuman yang rendah.

Pengacara Gerry, Tito Hananta Kusuma, menyambut baik pemberian status itu. Namun ia tak mau berkomentar ihwal kasus penyuapan tersebut. "Klien kami akan kooperatif. Tapi saya belum mau berkomentar soal materi penyidikan," katanya kepada Tempo di KPK, Selasa, 4 Agustus 2015.

Gerry ditangkap KPK pada 9 Juli 2015 karena kepergok menyuap Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro. Belakangan ketahuan dia disuruh oleh bosnya, OC Kaligis. Gerry, Tripeni, dan OC Kaligis ditetapkan sebagai tersangka suap-menyuap, bersama juga dengan dua hakim lain bernama Dermawan Ginting dan Amir Fauzi serta seorang panitera bernama Syamsir Yusfan.

MUHAMAD RIZKI

Berita terkait

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

3 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

5 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

11 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

16 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya