Pria asal Indramayu, Samsudin (44) diterima kedatangannya oleh Pembantu Rektor Universitas Hasyim Asy'ari (Unhasy) Jombang, Haris Supratno usai berjalan kaki sejauh 92 kilometer di Jombang, 1 Agustus 2015. Aksi tolak Korupsinya tersebut memanfaatkan momen Muktamar NU ke-33. TEMPO/ISHOMUDDIN
TEMPO.CO, Jombang - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non aktif Bambang Widjojanto menggalang sejumlah kiai dan aktivis melawan politik uang dalam pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar NU 2015-2020.
Dia juga meminta peserta Muktamar NU Ke-33 yang sedang berlangsung di Jombang, Jawa Timur untuk tidak memilih pemimpin yang punya catatan korupsi serta pelanggaran HAM.
Bambang hadir dalam forum Muktamar untuk membuat resolusi anti korupsi bersama mantan Rois Syuriah PBNU KH Masdar Farid, KH Zawawi Imron, aktivis Kontras, dan ICW. Resolusi tersebut ditujukan kepada peserta Muktamar untuk melawan segala bentuk suap dalam pemilihan ketua umum PBNU. "Pemilihan ketua umum harus bersih dari money politic," kata Masdar, Minggu 2 Agustus 2015.
Masdar menjelaskan sulit dibantah jika saat ini agenda Muktamar NU telah mendapat campur tangan banyak pihak, yang salah satunya memiliki agenda pelemahan pemberantasan korupsi. Pihak inilah yang berpeluang melakukan praktik money politic kepada muktamirin untuk memenangkan calon tertentu. Karena itu Masdar dengan tegas mengajak seluruh muktamirin untuk tidak memilih calon yang memiliki catatan korupsi dan pelanggaran HAM.
Muktamar juga harus menghasilkan rekomendasi politik yang memberi ruang pemberantasan korupsi dan penguatan lembaga KPK. Sebab saat ini banyak sekali kekuatan yang mencoba melemahkan KPK dan akan memanfaatkan agenda Muktamar yang memiliki basis massa terbesar di Indonesia.
Bambang Widjojanto mengatakan NU memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan korupsi. Ini lantaran 80 persen masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan dengan 80 persen diantaranya memiliki derajat kemiskinan di bawah rata-rata. "Dan mereka adalah warga NU yang telah dimiskinkan oleh perbuatan korupsi, " katanya.
Karena itu sejak lama dirinya menggandeng kelompok pondok pesantren anti korupsi dan beberapa kali melakukan halaqoh di berbagai tempat. Pendirian pesantren anti korupsi ini merupakan bagian dari menggandeng peran NU untuk memerangi korupsi di Indonesia.
Tudingan money politic dalam muktamar ini dihembuskan pihak KH Salahudin Wahid yang menengerai dilakukan calon lain. Uang tersebut diberikan kepada muktamirin di tempat menginap mereka dan cabang asal, sebelum berangkat ke Jombang.
Salahuddin Wahid atau Gus Solah, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang adalah salah satu calon ketua. Dua calon lainnya adalah Ketua Umum PBNU 2010-2015 Said Aqil Siroj dan Wakil Ketua PBNU As'ad Said Ali.
