TEMPO.CO , Makassar: Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, 4-7 Agustus 2015, akan membahas sejumlah isu strategis, selain agenda utama pemilihan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020. Salah satunya adalah krisis air yang melanda sebagian penduduk Indonesia, termasuk di antaranya beberapa kawasan di Indonesia.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengatakan Muktamar Muahammadiyah selalu dimanfaatkan untuk merumuskan pikiran terkait berbagai isu yang berkaitan langsung dengan peradaban umat. Krisis air menjadi perhatian khusus karena mengancam keberlangsungan hidup manusia. Potensinya juga sudah di depan mata, terutama pada musim kemarau seperti saat ini.
“Manusia sangat mengandalkan air. Hampir semua kegiatannya memerlukan air. Bahkan juga tercipta dari setetes air,” kata Din Syamsuddin pada konferensi pers menjelang Muktamar di Makassar, Sabtu petang, 1 Agustus 2015. “Jangan sampai berdampak luas jika tidak segera diantisipasi."
Menurut Din, perhatian soal air bukan barang baru bagi Muhammadiyah. Sebelumnya, Muhammadiyah telah menetapkan panduan fikih tentang air, terutama bagaimana melestarikan sumber daya alam tersebut. Fikih itu ditetapkan pada Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Maret lalu. Salah satu isinya mengharamkan pencemaran dengan membuang secara langsung limbah ke sungai sebagai salah satu sumber air.
Din menambahkan, baru-baru ini PP Muhammadiyah bersama Majelis Ulama Indonesia mengajukan judicial review terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang itu dianggap tidak berpihak kepada masyarakat karena melegalkan privatisasi sumber air oleh pengusaha, di saat orang-orang malah kesulitan.
Permohonan itu kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. “Ini merupakan bagian dari jihad konstitusi. Kami selalu memperjuangkan hak konstitusi rakyat terhadap air sebagai sumber kehidupannya,” kata Din.
Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar dihadiri sekitar 3.000 peserta sebagai perwakilan pengurus di seluruh Indonesia. Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan bahwa secara umum muktamar ditekankan pada gerakan pencerahan, sesuai dengan tema yang diusung, “Gerakan Pencerahan untuk Indonesia Berkemajuan.” Diharapkan dapat mewujudkan tiga pencerahan, yakni pembebasan, pemberdayaan, dan pemajuan umat.
Menurut Haedar, pembebasan umat terkait hal-hal yang dapat menghambat kemajuan mereka. Di antaranya kemiskinan dan kebodohan. Pemberdayaan dilakukan lewat pendidikan dan kegiatan sosial lewat melalui amal usaha Muhammadiyah. Adapun pemajuan, ditekankan agar umat muslim di Indonesia bisa memiliki daya saing dengan dengan negara-negara lain, terutama di kawasan ASEAN.
AAN PRANATA
Berita terkait
Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri
2 hari lalu
Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?
Baca SelengkapnyaBaznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul
4 hari lalu
Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat
Baca SelengkapnyaJika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...
4 hari lalu
Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.
Baca SelengkapnyaKata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN
5 hari lalu
Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin
8 hari lalu
Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU
Baca SelengkapnyaTanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran
9 hari lalu
Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaRespons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK
10 hari lalu
Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.
Baca SelengkapnyaKata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK
10 hari lalu
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPutusan Sengketa Pilpres 2024, Din Syamsuddin: Apapun Keputusannya Bukan Kiamat
11 hari lalu
Din Syamsuddin meminta agar masyarakat menahan diri atas apapun keputusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaH-3 Putusan Sengketa Pilpres: Demo AMIN hingga Karangan Bunga Pendukung Prabowo-Gibran
15 hari lalu
H-3 putusan sengketa Pilpres 2024 di MK terjadi demo, pengiriman karangan bunga hingga keamanan diperketat.
Baca Selengkapnya