TEMPO.CO, Jakarta - Empat belas daerah dengan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tunggal serta satu daerah tanpa pasangan calon menjadi sasaran pemetaan ancaman konflik Badan Intelijen Negara. Kepala BIN Sutiyoso mengatakan pihaknya mengkaji indikasi kesengajaan pembentukan kondisi itu agar tak ada calon kepala daerah lain di daerah tersebut.

"Itu (unsur kesengajaan) perlu kami kaji lagi. Tapi, kalau memang sampai tidak ada calon, pemilihan bisa ditangguhkan," ucap Sutiyoso di Balai Kartini, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2015.

Tadi malam, Komisi Pemilihan Umum merilis data terbaru terkait dengan penambahan masa pendaftaran di 15 daerah. Perpanjangan waktu pendaftaran akan digelar di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara; Kabupaten Serang, Banten; Kabupaten Blitar, Jawa Timur; Kabupaten Pacitan, Jawa Timur; Kota Surabaya, Jawa Timur; Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah; Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur; Tasikmalaya, Jawa Barat; Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara; Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat; Kota Samarinda, Kalimantan Timur; Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat; Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat; dan Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.

Daerah tersebut hanya memiliki satu pasangan calon peserta pilkada. Sedangkan satu daerah lain yang tak memiliki pasangan calon adalah Kabupaten Bolaang Mongongdow Timur, Sulawesi Utara.

Menurut Sutiyoso, adanya calon tunggal dalam pilkada serentak ini di luar dugaan. Meski begitu, BIN dan Kementerian Dalam Negeri telah mengantongi data sejumlah daerah rawan konflik yang perlu diwaspadai. "Kami pantau tiap hari. Kami mengerti peta rawan di mana," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sutiyoso meminta masyarakat turut serta menjaga keamanan menjelang hingga pasca-pilkada. "Kalau ada kerusuhan di beberapa daerah nanti, image kita, image Indonesia, jadi buruk."

PUTRI ADITYOWATI